Jalur-jalur vital yang sempat terputus menjadi prioritas penanganan. Berkat kerja cepat tim teknis, akses Jembatan Kembar dan sejumlah ruas jalan kini kembali dapat dilalui masyarakat.
Pemulihan akses transportasi ini berdampak langsung terhadap kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi warga. Mobilitas masyarakat perlahan kembali normal meski penguatan konstruksi lanjutan masih terus dilakukan.
Perhatian besar juga diberikan pada aspek kemanusiaan. Pemko menyediakan hunian sementara yang aman bagi warga terdampak, baik melalui Rusunawa maupun hunian kontrakan yang layak huni.
Selain hunian, Pemko menyalurkan bantuan biaya hidup sebesar Rp1,5 juta per keluarga terdampak. Bantuan ini membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Pemulihan psikososial menjadi bagian penting penanganan pascabencana. Layanan trauma healing diberikan, khususnya kepada anak-anak dan kelompok rentan, guna memulihkan kondisi mental dan emosional warga.
Untuk memastikan seluruh kebutuhan warga tertangani dengan baik, Pemko memperpanjang masa tanggap darurat hingga 13 Desember 2025. Kebijakan ini diambil agar seluruh proses penanganan dapat diselesaikan secara menyeluruh.
Koordinasi dengan pemerintah pusat terus diperkuat. Pemko menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait rencana relokasi dan pembangunan hunian permanen.
Wali Kota Padang Panjang bersama Anggota DPR RI turut mengawal langsung percepatan penanganan titik-titik vital kepada pemerintah pusat. Langkah ini menunjukkan keseriusan Pemko dalam memperjuangkan kepentingan daerah.
Pendataan kerusakan dilakukan secara akurat dan transparan. Data kerusakan infrastruktur, permukiman, pertanian, dan pendidikan menjadi dasar penyusunan program pemulihan yang tepat sasaran.
Editor : Armed
