Menguatkan Musyawarah Nagari dalam Transisi Energi di Sumatera Barat

Menguatkan Musyawarah Nagari dalam Transisi Energi di Sumatera Barat

Editor

15 Maret 2026, 16:23 WIB

Padang - Upaya mendorong transisi energi di Sumatera Barat tidak hanya berbicara tentang mengganti sumber energi fosil dengan energi terbarukan. Persoalan yang tak kalah penting adalah bagaimana kebijakan itu dijalankan hingga ke tingkat masyarakat yang akan langsung merasakan dampaknya.

Hal itu disampaikan Apriwan Ph.D., dosen Hubungan Internasional Universitas Andalas sekaligus peneliti dari Pusat Studi untuk Keadilan Agraria dan Lingkungan (CAEJ) Unand, dalam kegiatan Workshop CSO: Merumuskan Transisi Energi Berkeadilan di Sumatera Barat yang digelar LBH Padang di Balai Diklat Keagamaan Padang, Kamis (12/3/2026).

Baca juga: Transisi Energi Kian Mendesak, Masyarakat di Tiga Daerah Terdampak Dorong Keadilan dan Transparansi

Menurut Apriwan, salah satu persoalan utama dalam transisi energi di Indonesia adalah tata kelola yang masih bersifat sentralistik. Padahal, proses pengambilan keputusan dalam sektor energi melibatkan banyak level, mulai dari kepentingan global hingga implementasi di tingkat lokal.

Scroll kebawah untuk lihat konten

“Ketika kita berbicara transisi energi, ini bukan hanya tanggung jawab Indonesia di level global. Yang menjadi masalah adalah bagaimana implementasinya di level tapak. Polanya masih sentralistik, sehingga daerah bahkan masyarakat nagari hanya menjadi penerima keputusan. Padahal dampak dan risiko dari proyek itu justru mereka yang menanggung,” ujarnya.

Baca juga: Gubernur Sumbar: Kami Minta Dukungan Seluruh Pihak untuk Percepatan Tol Sicincin-Bukittinggi

Ia menjelaskan, proses pengambilan keputusan yang tidak melibatkan masyarakat secara bermakna sering kali memicu konflik ketika proyek mulai dijalankan.