"Perbaikan dan pemeliharaan sejumlah ruas jalan kabupaten ini penting, karena meminjam istilah Guru Besar Ekonomi Unand, Profesor Syafruddin Karimi, ada tak ada pemerintah, ekonomi masyarakat Luhak Limopuluah tetap berjalan juga. Maka, tugas utama pemerintah daerah adalah mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, dengan menyiapkan infrastruktur pendukung. Seperti membangun dan memperbaiki jalan-jalan yang menjadi urat nadi ekonomi masyarakat," kata Fajar Rillah Vesky.
*PERGESERAN DAU DIARAHKAN HARUSNYA UNTUK PENCAPAIAN TARGET PELAYANAN PUBLIK*
Dalam pandangan umum Fraksi Partai Golkar yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Limapuluh Kota pada Jumat lalu (10/5/2025), Fajar Rillah Vesky menyampaikan harapan, agar
hasil pergeseran DAU yang diarahkan atau hasil efisiensi DAU yang diarahkan, mestinya betul-betul digunakan OPD, untuk pencapaian target-target pelayanan publik. Bukan untuk belanja yang tidak memiliki output terukur.
Tidak hanya mengingatkan Pemkab Limapuluh Kota soal penggunaan anggaran hasil dari efisiensi DAU bebas dan DAU diarahkan, Fraksi Partai Golkar DPRD Limapuluh Kota dalam pandangan umum yang ditulis dan dibacakan Fajar Vesky, juga mengingatkan Pemkab Limapuluh Kota, soal program/kegiatan/sub kegiatan dalam pergeseran APBD Tahun 2025 yang tidak tercantum di RKPD dan KUA PPAS ataupun dalam Perubahan Penjabaran APBD.
Menurut Fajar, kalau bukan karena keadaan darurat atau kondisi mendesak, semua program/kegiatan/sub kegiatan dalam pergeseran APBD Tahun 2025 yang tidak tercantum di RKPD dan KUA PPAS ataupun dalam Perubahan Penjabaran APBD, tentu harus harus dihapus, dan anggarannya dipindahkan kepada program/kegiatan/sub kegiatan yang terkait pemenuhan SPM. Tapi kalau karena keadaan darurat dan kondisi mendesak, tentu harus dibuatkan berita acara kesepakatan bersama, antara DPRD dan pemerintah daerah.
Editor : Medio Agusta
