PADANG - Aksi demo secara bergelombang ke Kantor DPRD Sumatera Barat (Sumbar) selama dua hari sejak Rabu, 7 Oktober dan Kamis, 8 Oktober 2020 mendapat perhatian seius Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno. Dan Gubernur Sumbar telah menyampaikan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja dari Serikat Buruh/Pekerja se-Sumbar ke DPR-RI, Kamis 8 Oktober 2020.
Penyampaian aspirasi buruh ke dewan legislatif pusat itu terdokumentasikan dalam surat bernomor 050/1422/Nakertrans/2020, surat ini ditandatangani langsung oleh Irwan Prayitno.
Dalam suratnya, Irwan Prayitno menegaskan penyampaian penolakan terhadap Undang-Undang yang baru disahkan pada 5 Oktober 2020 lalu itu lantaran menimbulkan aksi unjuk rasa skala besar.
"Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyampaikan aspirasi dari Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang menyatakan menolak disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dimaksud," tulis Irwan dalam surat itu.
Sebagaimana diketahui, sejak disahkannya UU Cipta Kerja ini oleh DPR RI, terjadi penolakan besar-besaran dari kelompok masyarakat, terutama buruh/pekerja dan mahasiswa, termasuk di Sumbar.
Ribuan massa yang mendatangi gedung DPRD Sumbar tersebut sempat ricuh dengan aparat kepolisian usai mendengarkan keterangan dari Ketua DPRD Sumbar, Supardi.
Massa tidak terima lantaran Supardi menyebut bahwa lembaga yang ia pimpin tidak punya kewenangan untuk menyetujui ataupun menolak UU tersebut, langsung melemparinya dengan batu dan botol plastik.
"Aspirasi mahasiswa akan kami sampaikan ke pusat," katanya di sela aksi. Mendapatkan lemparan batu dan botol plastik, aparat kepolisian langsung mengevakuasi Supardi ke dalam gedung.
Aksi kembali berlanjut pada Kamis 8 Oktober 2020 siang. Massa mahasiswa dari kelompok Cipayung (lintas organisasi eksternal kampus) yang ingin menyampaikan aspirasinya ke DPRD Sumbar terganggu oleh serangan kelompok pelajar ke arah aparat kepolisian.
Editor :
