14. Syekh Ibrahim Musa Parabek
15. Syekh Muhammad Djamil Djambek,
16. Syekh Abbas Abdullah (penganjur Ketuhanan sebagai Dasar Negara langsung kepada Ir. Soekarno).
17. Jalaluddin Thaib (eks Digulis)
18.Muchtar Luthfi (eks Digulis)
Selain itu, berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, sudah selayaknya gelar Pahlawan Nasional juga dianugerahkan kepada Engku Muhammad Sjafe'i (Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan RI), Prof. Dr. Isjrin Noerdin (Rektor IKIP Padang), Prof. Drs. Jamil Bakar (Rektor IKIP Padang, Ketua DPRD Sumatera Barat), Dr. Mohammad Djamil, MPH, DPH (Residen Sumatera Barat), Prof. Dr (HC). Drs. H. Harun Al Rasyid Zain Datuak Sinaro (Rektor UNAND, Gubernur Sumatera Barat, Menakertrans RI, anggota DPA-RI, Anggota MPR-RI, Pituo Minang), dan masih banyak lagi para pahlawan bangsa yang layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional karena jasa-jasa dan perjuangannya untuk bangsa dan negara Indonesia tercinta. Ada baiknya kita mengigat kembali makna pepatah "lauik/riak tanang angin salasai, sampan lah lupo jo pandayuang" suatu ungkapan kearifan yang bermakna dalam. Kita semua tentu tahu maksud kata pepatah tersebut (Gusti Asnan, 26 Oktober 2024).
Tahun 2023, Presiden menganugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada 6 orang tokoh pejuang bangsa Indonesia (Setkab RI, Humas, Publikasi pada 10 November 2023). Acara penganugerahan ini bertempat di Istana Negara, Jakarta pada hari Jum'at, 10 November 2023. Enam tokoh tesebut adalah Ida Dewa Agung Jambe (Bali), Bataha Santiago (Sulawesi Utara), Mohammad Tabrani (Jawa Timur), Ratu Kalinyamat (Jawa Tengah), K.H. Abdul Chalim (Jawa Barat), K.H. Ahmad Hanafiah (Lampung). Hadir pada acara penganugerahan itu dari TP2GP (Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat) yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial dalam meneliti dan mengkaji usulan pemberian gelar. TP2GP bersifat independen yang beranggotakan paling banyak 13 orang yang terdiri dari unsur praktisi, akademisi, pakar, sejarawan, dan instansi terkait. Hadir pada acara itu Prof. Dr. Meutia Hatta, Sejarawan Prof. Dr. Anhar Gongong, dan lain-lain. "Sebagai penghargaan dan penghormatan yang tinggi atas jasa-jasanya yang luar biasa, yang semasa hidupnya pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa" bunyi kutipan Keppres Nomor 115/TK/Tahun 2023.
Beberapa hari yang lalu, penulis sempat membaca tulisan Israr Iskandar yang terbit di langgam.id dengan judul Harun Zain dan Pilgub Sumbar 2024. Tulisan ini terbit senin 28 Oktober 2024 pukul 15:41 WIB (https://langgam.id/harun-zain-dan-pilgub-sumbar-2024/). Israr Iskandar menulis "salah satu Kepala Daerah yang historisitasnya layak diungkap (kembali) untuk kepentingan kekinian dan ke depan adalah Harun Zain, Gubernur Sumbar dua periode di awal Orde Baru, yakni 1966-1972 dan 1972-1977. Harun mulai memimpin Sumbar di masa sangat sulit: transisi era Orde Lama Soekarno ke Orde Baru Soeharto". Bahkan Sejarawan Prof. Dr. Taufik Abdullah (1997:462) yang menjadi yunior Harun Zain di LEKNAS Departemen Urusan Research Nasional Jakarta (LIPI) menyebutkan bahwa "Saya kira baik Pak Azwar Anas, maupun Hasan Basri Durin, yang berturut-turut menggantikannya sebagai Gubernur akan mengakui juga bahwa adalah sang optimis, yang bernama Sutan Harun Alrasyid Zain, yang meletakkan dasar-dasar strategis dari keberhasilan pembangunan Sumatera Barat sehingga mendapatkan dua kali penghargaan nasional yang tertinggi". Agaknya benar apa yang dikatakan oleh Rosihan Anwar (1997:xiv) bahwa "pada awalnya adalah Harun Zain......!". Penghargaan tertinggi yang diraih tersebut adalah Parasamya Purnakarya Nugraha atas pelaksanaan Pelita III (1979-1984) dibawah Kepemimpinan Gubernur Ir. H. Azwar Anas dan Prayojana Kryapata Parasamya Purnakarya Nugraha atas pelaksanaan Pelita V (1989-1994) dibawah kepemimpinan Gubernur Drs. H. Hasan Basri Durin (Abrar Yusra, 1997:xiv).
Israr Iskandar, dibagian akhir tulisannya menuliskan "namun dalam konteks kepentingan daerah yang terpuruk dan tertinggal jauh saat itu, apa yang dilakukan Harun Zain, terutama dalam kapasitasnya sebagai Kepala Daerah yang mampu menjadi 'jangkar' antara kepentingan daerah dan corak politik pemerintah pusat bisa dianggap sebagai prestasi luar biasa pada masanya. Dengan caranya itu, Harun Zain dapat dikenang sebagai salah satu pemimpin dengan reputasi: meletakkan fondasi bagi perkembangan signifikan daerah ini untuk masa-masa orde baru selanjutnya, terutama ketika estafet kepemimpinan lokal diserahkan kepada Azwar Anas dan selanjutnya Hasan Basri Durin yang masing-masing dan berturut-turut juga dipercaya elit lokal dan nasional untuk memangku jabatan Gubernur Sumatera Barat selama dua periode" (Israr Iskandar, langgam.id, 28-10-2024). Ini cocok dengan semboyan yang sering diungkapkan waktu itu: mambangkik batang tarandam, mambangun kampuang halaman baik secara fisik maupun secara mental urang awak kala itu. ***
Editor : Berita Minang
