PBB sejak reformasi mengikuti Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009 dan 2014 dan 2019. Pemilu1999, meraih 2.050.000 suara atau sekitar 2 persen dan meraih 13 kursi DPR RI. Ketua Umum PBB Yusril sempat menjadi satu-satunya calon presiden Indonesia yang melengkapi syarat administratif pasca reformasi. Namun demi kepentingan yang jauh lebih besar yaitu persatuan dan kesatuan bangsa, Yusril dengan lapang dada mengundurkan diri dan memberikan jalan kepada Abdurrahman Wahid juga sebagai pelunasan hutang Masyumi kepada NU pada masa lampau.
PBB turut berkontribusi dan berperan besar dalam kabinet pemerintahan Abdurrahman Wahid pada masa awal reformasi tahun 1999 sampai 2001. Saat itu, Yusril Ihza Mahendra dipercaya sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan. Pada pemerintahan Megawati Soekarnoputri tahun 2001-2004, Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
Pemilu 2004, PBB meraih suara sebesar 2.970.487 pemilih (2,62 persen), mendapatkan 11 kursi di DPR. PBB mengusung calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, pasangan tersebut menang pada Pilpres 2004.
Pemerintahan SBY-JK periode 2004-2009, dua kader utama PBB masuk kabinet pemerintahan. Yusril Menteri Sekretaris Negara dan MS Kaban Menteri Kehutanan. PBB juga menempatkan kadernya Abdulrahman Saleh sebagai Jaksa Agung, Zainul Bahar Noor sebagai Duta Besar Yordania dan Dahlan Abdulhamid sebagai Duta Besar Irak.
Pemilu 2009, PBB memperoleh suara sekitar 1,8 juta, setara dengan 1,7 persen. Dengan sistem parliamentary threshold 2,5 persen, berakibat hilangnya wakil PBB di DPR RI, meski di beberapa daerah pemilihan beberapa calon anggota DPR RI mendapatkan dukungan suara rakyat dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai anggota DPR RI. Namun, PBB masih memiliki sekitar 400 anggota DPRD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Pemilu 2019, PBB juga tidak berhasil lolos ke DPR RI karena suara yang diraih sebanyak 1 juta suara pemilih. Pada pilpres, PBB berkoalisi dengan pasangan Joko Widodo dan Kyai Haji Ma'ruf Amin yang kembali memenangkan pemilihan presiden, menjadikan Joko Widodo sebagai presiden untuk kali kedua.
Meski beberapa periode PBB tanpa kursi di DPR, namun sepak terjang dan kontribusi PBB dalam pembelaan hak-hak rakyat dan umat yang tertindas terasa begitu nyata di tengah-tengah masyakat pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. (R/)
Editor : Berita MinangSumber : awap
