Kekuasaan yang terlalu terkonsentrasi dapat mempersempit ruang oposisi, kritik, dan kontrol masyarakat. Dengan demikian, jika demokrasi liberal menghadapi risiko dominasi modal, sistem Marxis-Leninis menghadapi risiko dominasi negara dan elite partai.
Persoalan tersebut semakin kompleks di era digital. Kebebasan politik kini tidak hanya berhadapan dengan negara dan partai, tetapi juga dengan perusahaan teknologi, algoritma, dan kekuatan yang mampu membentuk arus informasi. Hidayat, Imran, dan Ramadhan (2025) menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran dalam mengonstruksi opini publik mengenai kebijakan pemerintah. Artinya, ruang kebebasan digital sekaligus menjadi ruang pertarungan untuk memengaruhi persepsi masyarakat.
Dari sini terlihat bahwa persoalan demokrasi bukan sekadar siapa yang memenangkan pemilu atau sistem politik apa yang digunakan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana kekuasaan dikontrol. Demokrasi liberal menyediakan mekanisme pemilu, multipartai, dan oposisi, tetapi tetap menghadapi persoalan oligarki dan ketimpangan sumber daya. Demokrasi Marxis-Leninis menekankan kepentingan kolektif dan kapasitas negara, tetapi menghadapi persoalan sentralisasi kekuasaan dan keterbatasan oposisi.
Karena itu, demokrasi tidak cukup hanya diukur dari keberadaan pemilu. Demokrasi juga harus dilihat dari kemampuan rakyat untuk berpartisipasi, mengkritik, mengawasi, dan meminta pertanggungjawaban dari mereka yang memegang kekuasaan. Pada akhirnya, membandingkan demokrasi liberal-kapitalis dan Marxis-Leninis bukan sekadar mencari sistem mana yang paling sempurna. Perbandingan tersebut justru menunjukkan bahwa setiap bentuk kekuasaan memiliki risiko dominasinya sendiri.
Sebab, demokrasi bukan hanya tentang rakyat yang memilih penguasa. Demokrasi juga tentang memastikan bahwa rakyat tidak kehilangan kekuasaan setelah selesai memilih. ***
