PASAMAN BARAT - Ada banyak potensi dalam pengembangan strategi kemajuam perekonomian di Sumatera Barat masa datang dan pelabuhan Teluk Tapang merupakan salah satu potensi dalam pertumbuhan aktifitas ekonomi baru wilayah bagian barat pesisir Sumatera di utara Sumbar.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit disela - sela kunjungan rombongan tim koordinasi Deputi Bidang Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Dr.Ridwan Djamaluddin, MSc dengan beberapa kementerian terkait di Pelabuhan Teluk Tapang, Nagari Air Bangis kecamatan Sungai Beremas Pasaman Barat, Selasa (4/8/2020).
Hadirin dalam kesempatan tersebut, Ridwan Djamaluddin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Asisten Deputi Bidang Infrastruktur Pelayaran Kemenko Marves, Djoko Hartoyo, Direktur Pembanguanan Jalan Kemen PUPR, Ir. Herry Vaza M.Sc Eng Ph, Yudhi Adhi Purnama, Kabid Pemanfaatan Pembangunan Kemenko Perekonomian, Aries Wibowo, ST, M.Sc , Kasubdit Pelayanan Jasa Dan Usaha Pelabuhan Kemenhub dan beberapa OPD dilingkup Pemprov dan Pemkab Pasbar.
Wagub Sumbar lebih jauh mengatakan pembangunan Teluk Tapang sudah dimulai sejak kepemimpinan Gubernur Gamawan Fauzi tahun 2006, 2007, 2008 mulai dengan perencanaan dokumen dari studi Kelayakan, Rencana Induk Proyek (RIP), Detail Engineering Desig (DED), Amdal oleh Pemkab Pasaman Barat.
"Pembangunan dalam pekerjaan fisik dimulai secara bertahap pada tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 dengan nilai 231,2 Miliar. Pembangunan dermaga Teluk Tapang ini berlanjut secara berkesinambungan dari Gubernur Gamawan Fauzi diterus Gubernur Irwan Prayitno kemimpinan awal 2010-2015. Sempat terhenti dan saat ini kita mulai lagi dengan ada Reviu RIP oleh Kementerian Perhubungan pada tahun 2019," ungkap Nasrul Abit.
"Ada kebutuhan lahan pelabuhan seluas 12,15 Ha, yang merupakan hutan produksi pinjam pakai dari Kementerian Linhkungan Hidup dan Kehutanan dengan nomor surat 050/079/Bappeda-2020, tanggal 7 Februari 2020 dan telah dibalas KLHK dengan surat no. S.177/III/PPKH/PLAND/2/2020 tanggal 2 Juni 2020. Tinggal Kementerian Perhubungan menyurati KLHK untuk mendapat surat dimaksud," ujarnya.
Nasrul Abit juga mengatakan dari hasil rapat bersama Kemenko Maritim bersama OPD terkait pemprov Sumbar di Jakarta tanggal 8 Juli 2020, bahwa akses jalan ke pelabuhan akan diselesaikan pada anggaran 2021melalui anggaran Kemenko Maritim oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional.
"Pelabuhan Teluk Tapang sesuai KP.432 tahun 2017 merupakan pelabuhan dengan hirarki sebagai Pelabuhan Pengumpul yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan /atau barang serta angkutan penyebrangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi," katanya.
Wagub Nasrul Abit kedepan, kita optimis kehadiran Teluk Tapang akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian Sumbar terutama untuk peningkatan ekspor menuju pasar dunia yang saat ini sedang melambat.
Editor : Berita Minang
