Pemko Bukittinggi Bidik Predikat Kota Informatif Terbaik Pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

Sementara Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Idham Fadhli, menjelaskan, visitasi ini merupakan tahapan verifikasi faktual terhadap badan publik yang masuk lima besar pada masing-masing kategori. Pemerintah Kota Bukittinggi menjadi salah satu badan publik yang masuk lima besar kategori pemerintah kabupaten/kota. Melalui tahapan ini, tim verifikator akan memeriksa kesesuaian isian kuesioner dengan kondisi dan bukti fisik yang tersedia di lapangan.

"Komisi Informasi memiliki tiga tugas utama, yakni menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi, menetapkan standar layanan informasi, serta melakukan evaluasi terhadap badan publik dalam hal transparansi dan tata kelola informasi. Keterbukaan informasi publik menjadi hal penting bagi setiap badan publik, termasuk pemerintah daerah, salah satunya melalui pembentukan dan penguatan PPID sebagai pelaksana layanan informasi kepada masyarakat," jelasnya.

Dalam pelayanan informasi publik Kota Bukittinggi, tercatat sebanyak 17 permohonan informasi yang masuk. Dari jumlah tersebut, tujuh permohonan telah dilayani, sementara 10 permohonan ditolak karena tidak disertai penjelasan yang jelas mengenai tujuan dan kegunaan informasi yang diminta. Sepanjang tahun 2026, tidak terdapat sengketa informasi publik di Kota Bukittinggi, ungkapnya. ( yus)

Penulis / Wartawan: Yusrizal
Editor: Medio Agusta