Padang Panjang, Beritaminang.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang bersama Pemerintah Kota menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna DPRD, Jumat (19/6).
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD tersebut dipimpin Ketua DPRD, Imbral, S.E., didampingi Wakil Ketua Mardiansyah, S.Kom., dan Wakil Ketua Nurafni Fitri, S.H.
Hadir dalam rapat tersebut Wali Kota Hendri Arnis, Wakil Wali Kota Allex Saputra, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah, kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota, serta para undangan lainnya.
Persetujuan Ranperda ditandai dengan penyampaian pendapat akhir seluruh fraksi DPRD yang secara bulat menerima Ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Perda.
Pendapat akhir fraksi disampaikan secara berturut-turut oleh Juru Bicara Fraksi PBB-PKS, Amrizal; Juru Bicara Fraksi Demokrat Karya Kebangkitan Bangsa, Nasrul Efendi; Juru Bicara Fraksi Gerindra, Hendrico; Juru Bicara Fraksi PAN, Vani Utari; dan ditutup oleh Juru Bicara Fraksi NasDem, Andre Hilman Pratama.
Sebelum menandatangani persetujuan Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025, Ketua DPRD Imbral meminta persetujuan seluruh anggota DPRD yang mengikuti rapat tersebut.
Pertanyaan tersebut dijawab "setuju" oleh seluruh anggota DPRD yang hadir dan diiringi ketukan palu Ketua DPRD sebagai tanda pengesahan.
Dalam sambutannya, Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas pembahasan Ranperda yang berlangsung secara cermat, konstruktif, dan dilandasi semangat kemitraan.
"Seluruh saran, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD menjadi masukan penting bagi kami untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Editor : Armed
