“Konflik energi seperti sawit, geotermal, dan reklamasi sering memicu ketegangan antara pemerintah dan masyarakat. Bahkan kritik kerap dipolitisasi,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kesadaran politik kolektif, terutama bagi generasi muda, untuk mengawal kebijakan lingkungan. Menurutnya, praktik seperti greenwashing dan perdagangan karbon perlu dikritisi agar tidak merugikan masyarakat.
“Jangan sampai kebijakan lingkungan justru mengorbankan komunitas lokal,” tegasnya.
Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten
Menanggapi berbagai kritik tersebut, perwakilan Dinas ESDM Sumatera Barat, Helmi Hariayanto, menyatakan bahwa pemerintah membuka ruang dialog dengan masyarakat dan menolak pendekatan militeristik.“Kita harus belajar dari masa lalu. Investasi tetap dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak boleh mengesampingkan hak hidup dan ruang hidup masyarakat,” ujarnya.
Editor : Marjeni Rokcalva
