“Sumatera Barat digadang-gadang sebagai lumbung energi baru terbarukan. Tapi persoalannya bukan hanya potensi, melainkan bagaimana tata kelola dan keterlibatan masyarakat bisa dijalankan,” ujarnya.
Menurutnya perubahan iklim merupakan bagian dari kesepakatan global, yang kemudian diterjemahkan ke dalam kebijakan nasional hingga ke tingkat lokal. Namun, proses translasi tersebut tidak sederhana.
“Dampak perubahan iklim seperti curah hujan ekstrem, badai, dan banjir memang nyata. Tapi di tingkat lokal, itu juga dipengaruhi oleh tata kelola sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan energi yang belum tuntas,” jelasnya.
“Selama ini ruang komunikasi dan deliberasi belum tampak jelas. Padahal proyek-proyek ini langsung berdampak pada masyarakat, tetapi mereka tidak dilibatkan sejak awal,” katanya.
Editor : Marjeni Rokcalva
