Pada aspek tata kelola, Prof. Asmar menyoroti pentingnya optimalisasi model kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media. Ia menilai selama ini banyak program berjalan sendiri-sendiri sehingga dampaknya kurang maksimal. Pemerintah daerah diharapkan memfasilitasi mekanisme kolaborasi lintas sektor yang jelas, terstruktur, dan berkelanjutan, termasuk pembagian peran dan tanggung jawab yang tegas antar pemangku kepentingan.
Peran perguruan tinggi, lanjutnya, juga perlu diperkuat secara strategis melalui riset terapan, pengabdian masyarakat, serta pendampingan UMKM. Namun ia menegaskan, dukungan pemerintah tetap diperlukan melalui regulasi yang memudahkan kolaborasi serta memastikan keberlanjutan program. Ia juga mengingatkan pentingnya sistem monitoring dan evaluasi kebijakan yang ketat agar bantuan dan program pemulihan tidak berhenti pada tahap penyaluran saja.
“Modal itu tidak kita berikan begitu saja, tetapi harus dimonitor dan dilakukan evaluasi secara berkelanjutan,” tegasnya. Menurutnya, skema pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan tetap dibutuhkan sebagai bagian dari strategi jangka pendek hingga panjang, meskipun perubahan pola pikir masyarakat dalam berwirausaha juga menjadi faktor penting.
Diketahui kondisi ekonomi di wilayah terdampak bencana di Sumatera Barat dinilai mengalami tekanan serius akibat terganggunya aktivitas produksi, distribusi, hingga menurunnya daya beli masyarakat. Dampak tersebut diperparah oleh kondisi ekonomi yang sebelumnya belum sepenuhnya pulih pascapandemi, sehingga memperburuk situasi sosial dan ekonomi masyarakat di daerah terdampak. (Utr/Humas UNP)
Editor : Marjeni Rokcalva
