“Dengan keterlibatan yang luas, konflik horizontal antarwarga bisa dihindari. Proses pengambilan keputusan juga menjadi lebih transparan dan lebih mudah diterima masyarakat,” katanya.
Selain soal pelibatan masyarakat, Apriwan juga menyoroti pentingnya kejelasan distribusi manfaat dari proyek energi kepada masyarakat di sekitar wilayah proyek. Ia menilai pembagian manfaat tersebut perlu diatur secara lebih jelas agar masyarakat tidak hanya menanggung dampak dari proyek energi yang hadir di wilayah mereka.
Apriwan mencontohkan beberapa negara yang menerapkan mekanisme pembagian manfaat melalui skema koperasi komunitas.
Menurutnya, aturan yang mengikat diperlukan agar pemerintah maupun perusahaan tidak lepas tangan terhadap hak masyarakat di sekitar proyek energi.
Editor : Marjeni Rokcalva
