“Kita punya konsep pemerintahan nagari yang sebenarnya bisa menjadi ruang deliberasi. Di situ ada nilai adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, yang memiliki pendekatan sosial dan teologis. Pendekatan seperti ini bisa beririsan dengan upaya transisi energi,” katanya.
Melalui ruang deliberasi tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi ikut terlibat dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan.
Apriwan juga menekankan bahwa pelibatan masyarakat nagari tidak boleh terbatas pada elite adat saja. Ia mendorong keterlibatan berbagai unsur masyarakat sebagaimana yang sudah diatur dalam struktur sosial nagari.
Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten
“Kami merekomendasikan agar pemerintah memberikan ruang deliberasi masyarakat nagari. Bukan hanya melibatkan ninik mamak, tetapi juga perempuan atau bundo kanduang, pemuda, alim ulama, dan unsur masyarakat lainnya yang sebenarnya sudah diatur dalam struktur nagari,” ujarnya.Menurut dia, proses yang lebih inklusif dapat mencegah munculnya konflik horizontal di tengah masyarakat.
Editor : Marjeni Rokcalva
