IKLAN KUPING KANAN PASISI 12
IKLAN POSISI 13

Deklarasi Kampung Pengawas Pemilu Sawahlunto, Khadafi : Hindari Politik Uang dan Identitas

Ketua Bawaslu Muhammad Khadafi ( kanan) bersama Sekdako Ambun Kadri dan Ketua LKAAM Ir.H.Dahler, M.Si saat menandatangani deklarasi Kampung pengawas pemilu yang diikuti oleh seluruh peserta yang hadir. (Foto : Iyos)
Ketua Bawaslu Muhammad Khadafi ( kanan) bersama Sekdako Ambun Kadri dan Ketua LKAAM Ir.H.Dahler, M.Si saat menandatangani deklarasi Kampung pengawas pemilu yang diikuti oleh seluruh peserta yang hadir. (Foto : Iyos)
PT GITO PERDANA SEJAHTERA

SAWAHLUNTO - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Sawahlunto selenggarakan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif dengan mendeklarasikan kampung pengawas pemilu se Kota Sawahlunto di Museum Goedang Ransoem, yang dihadiri Sekdako Ambun Kadri, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, insan pers, dan sejumlah pejabat serta undangan lainnya, Rabu, 11 Oktober 2023.

Ketua Bawaslu Sumbar Muhammad Khadafi, dibagian sambutannya mengingatkan seluruh peserta pemilu untuk tidak melakukan praktik politik uang karena beresiko terjadinya pidana pemilu. Selain itu jangan sampai menyebarkan informasi-informasi hoax dan politik identitas yang tidak sesuai dengan kaidah dan norma Pemilu yang demokratis. Selain itu, Kaddafi mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar bersikap netral dan tidak ikut-ikutan mendukung salah satu calon jika tak ingin tersandung masalah pidana pemilu.

"Sawahlunto ini wilayahnya kecil namun kontelasinya cukup besar sehingga semua orang merasa memiliki kewenangan dan bisa menjadi rawan akan terjadinya pelanggaran pidana pemilu. Apalagi masa kampanye yang begitu pendek selama 75 hari. Untuk itu Bawaslu mengingatkan seluruh caleg dan peserta pemilu jangan sampai melakukan pelanggaran politik uang dan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dan aturan pemilu." Tutur Kaddafi

Muhammad Khadafi menambahkan, potensi masalah dalam pemilihan umum yang harus diwaspadai adalah menyoal data pemilih, dan proses pemungutan dan penghitungan suara, serta politik uang. Dia berharap masyarakat berani melaporkan berbagai keganjilan dan temuan yang didapatkan dengan membawa alat bukti yang disampaikan ke Bawaslu. "Bawaslu tidak akan pernah tidak merespon dan memproses setiap laporan dan temuan yang disampaikan. Bisa secara langsung dan dapat melalui saluran media yang telah ditentukan." Tukuknya.

Advertisement
BANNER POSISI 14
Scroll kebawah untuk lihat konten
Sekdako Ambun Kadri, dibagian sambutannya mengungkapkan, Pemilu 2024 mendatang sangat membutuhkan peran partisipatif warga dan seluruh stakeholder dalam menyukseskan penyelenggarakan pemilihan umum yang jurdil, umum, bebas dan rahasia, serta berani melaporkan temuan dan berbagai kecurangan pemilu yang terjadi dilapangan. Menyoal itu, tentu masyarakat Sawahlunto berhak mengawasi seluruh proses penyelenggaraan pemilu serentak 2024 sehingga Pemilu berjalan baik dan transparan, damai serta demokratis.

"Penyelenggaraan pemilu serentak 2024 mendatang butuh partisipasi seluruh stakeholder sehingga pemilu nanti diharapkan berlangsung demokratis dan damai. Untuk meraih harapan itu masyarakat berhak mengawasi seluruh proses penyelenggaraan pemilu dan berani melaporkan setiap temuan kecurangan pemilu." Kata Ambun Kadri.

Ketua Bawaslu Kota Sawahlunto Jun Hartoni mengungkapkan, kampung pengawasan adalah sebuah gerakan pengawalan Pemilu oleh Bawaslu dengan berbasis partisipatif masyarakat. Gerakan ini merupakan terobosan dan penerjemahan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Bawaslu. Kampung pengawas pemilu jadi model dalam meningkan pengawasan partisipasi masyarakat untuk mengawal penyelenggaraan pemilu 2024 sebagai wujud pelaksanaan peraturan perundabg-undangan.

"Kami berharap melalui partisipatif pengawasan pemilu oleh masyarakat dan seluruh stakeholder maka kampung pengawasan memiliki karakter sebagai pengawas pemilu secara tidak langsung demi terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Program ini dilatarbelakangi oleh banyaknya berbagai kecurangan dan pelanggaran yang terjadi selama pemilu. Serta banyaknya masyarakat yang belum memahami hak dan kewajiban dalam partisipasinya sebagai warga negara." Pungkas Jon Hartoni. (Iyos)

Editor :
Tag:
IKLAN POSISI 15
Bagikan

Berita Terkait
AMSI MEMBER
Terkini
BANNER POSOSI 5
IKLAN LAYANAN MASYARAKAT SAMPAH