LIMAPULUH KOTA - Aturan yang ada sampai saat ini tentang pemilihan Kepala Daerah, yakni setiap pejabat yang maju harus mundur atau berhenti dari jabatannya bagi yang akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah pada Pillkada serentak 23 September 2020 mendatang.
Hal itu ditegaskan Novendra komisioner KPU Propinsi Sumatera Barat menjawab pertanyaan Wartawan pada Jumpa pers dengan sejumlah Awak media di Aula Kantor Bupati Limapuluh Kota Minggu (8/12) usai acara Launching Pilkada Serentak yang di gelar KPU Kabupaten Limapuluh Kota.
Pada Jumpa Pers itu dipandu Ketua KPU Limapuluh Kota Drs Masnijon denfan bara sumber ketua KPU Propinsi Sumatera Barat Anasmen , Jumpa Pers ini jyga didampingi komisioner KPU Limapuluh Kota Amfreizer S.Ag, Arwantri S.Ag, Eka Ledyana S.Ip dan Rina Fitri S.Pt.
Tanpa keterlibatan Media dakam menyebarluaskan informasi yang akan dan yang yelah dilakukan KPU, tentu masarakat tidak akan mengetahui tenyang kegiatan yang dilakukan KPU,Jelas Anasmen.
Untuk itu kemitraan dengan media perlu dibina dan di tingkatkan. Diharapkan media juga dapat memberikan edukasi kepada masarakat menjadi pemilih yang cerdas.
Selain itu Ketua KPU Sumbar juga berharap dapat menyebarluaskan tentang calon yang akan bertarung dalam pilkada serentak. Tulislah kondisi Riil dari pada calon agar masarakat tahu bagaimana trakrecord para calon, agar masarakat bisa menentukan pilihannya , tidak merasa memilih kucing dalam karung, harapnya.
(Med)
