IKLAN KUPING KANAN PASISI 12
IKLAN POSISI 13

Pemko Padang Panjang Gandeng BSrE BSSN Perkuat Keamanan Pemerintahan Digital

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Harry Rizka Perdana dan Kepala BSrE BSSN Jonathan Gerhard Tarigan di Kantor BSrE BSSN, Jakarta, Rabu (23/9/2026). Foto: Kominfo Padang Panjang
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Harry Rizka Perdana dan Kepala BSrE BSSN Jonathan Gerhard Tarigan di Kantor BSrE BSSN, Jakarta, Rabu (23/9/2026). Foto: Kominfo Padang Panjang
PT GITO PERDANA SEJAHTERA

JAKARTA - Pemerintah Kota Padang Panjang memperkuat transformasi pemerintahan digital melalui kerja sama dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kerja sama ini diarahkan untuk memperluas pemanfaatan sertifikat elektronik dan Tanda Tangan Elektronik (TTE), sekaligus memperkuat keamanan, keaslian, dan kepercayaan terhadap dokumen serta layanan pemerintahan digital.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Harry Rizka Perdana dan Kepala BSrE BSSN Jonathan Gerhard Tarigan di Kantor BSrE BSSN, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Penandatanganan disaksikan Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis dan Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN Brigjen TNI Berty Beatus Willem Sumakud.

Wako Hendri mengatakan, digitalisasi pemerintahan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dengan tetap menempatkan aspek keamanan sebagai bagian penting dalam setiap proses.

“Digitalisasi pemerintahan bukan hanya tentang memindahkan proses dari manual menjadi elektronik. Yang tidak kalah penting adalah memastikan setiap layanan dan dokumen digital memiliki jaminan keamanan, keaslian dan dapat dipercaya,” ujar Hendri.

Advertisement
BANNER POSISI 14
Scroll kebawah untuk lihat konten
Menurutnya, penerapan sertifikat elektronik dan TTE merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih cepat, efisien, dan akuntabel. Kemajuan teknologi, katanya, harus diiringi penguatan keamanan dan kepercayaan agar transformasi digital tidak sekadar mengubah cara kerja, tetapi juga memberikan kepastian dalam setiap proses administrasi pemerintahan.

Sementara itu, Kadis Harry mengatakan, kerja sama dengan BSrE BSSN menjadi salah satu langkah strategis Pemko Padang Panjang dalam memperkuat penerapan pemerintahan digital.

“Penguatan pemerintahan digital harus berjalan seiring dengan penguatan keamanan digital. Semakin banyak proses pemerintahan yang terdigitalisasi, semakin penting memastikan identitas pengguna, dokumen, proses dan transaksi elektronik terlindungi serta dapat diverifikasi,” jelasnya.

Dalam kerja sama tersebut, BSrE BSSN memaparkan berbagai layanan sertifikasi elektronik yang dapat dimanfaatkan Pemerintah Daerah. Layanan tersebut mencakup empat kelompok utama, yakni sertifikat elektronik, aplikasi, integrasi sistem sertifikasi elektronik, serta literasi sertifikasi elektronik.

Pada kelompok sertifikat elektronik, layanan yang tersedia meliputi TTE dan Segel Elektronik. Sementara pada kelompok aplikasi terdapat Aplikasi Manajemen Sertifikat Elektronik yang mendukung pengelolaan sertifikat.

Editor : Marjeni Rokcalva
IKLAN POSISI 15
Bagikan

Berita Terkait
AMSI MEMBER
Terkini
BANNER POSOSI 5
IKLAN LAYANAN MASYARAKAT SAMPAH