Mewakili Gubernur Sumatera Barat, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Ferdinal Asmin, menyampaikan bahwa BFM menjadi bagian dari penguatan perhutanan sosial di Sumatera Barat yang saat ini mencakup sekitar 349 ribu hektar kawasan kelola masyarakat. Ia menekankan pentingnya menjadikan BFM sebagai model penguatan kelembagaan usaha, peningkatan kualitas produk, perluasan akses pasar dan investasi, serta pembelajaran yang dapat direplikasi di daerah lain.
Dari sisi pembiayaan, Direktur Penyaluran Dana BPDLH, Damayanti Ratunanda, menekankan pentingnya penguatan tata kelola KUPS melalui pendampingan kelembagaan, termasuk pencatatan keuangan dan pengelolaan usaha. Langkah ini menjadi bagian penting untuk meningkatkan kapasitas kelompok agar mampu berkembang secara mandiri dan tidak bergantung pada dukungan hibah.
Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Catur Endah Prasetiani P., mengatakan BFM menjadi pendekatan pembiayaan inovatif untuk menjawab tantangan keterbatasan akses pembiayaan usaha perhutanan sosial.
Peluncuran Program BFM dirangkaikan dengan peresmian Rumah Produksi Kopi KUPS Tarusan Dalam Mandiri sebagai bagian dari penguatan hilirisasi produk perhutanan sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota. Peresmian ini menjadi simbol komitmen bersama dalam memperkuat rantai nilai produk masyarakat dari hutan hingga pasar.
Editor : Marjeni Rokcalva
