LIMAPULUH KOTA - Pengembangan usaha perhutanan sosial masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari lemahnya kelembagaan kelompok, kapasitas usaha yang belum memadai, kualitas dan nilai tambah produk yang masih terbatas, hingga sulitnya mengakses pasar dan pembiayaan. Kondisi tersebut membuat banyak Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) belum siap menarik investasi dan mengembangkan usaha secara mandiri.
Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama Pemerintah Inggris melalui program Kemitraan untuk Investasi dalam Bentang Alam Berkelanjutan di Indonesia (KIBAR) meluncurkan implementasi Program Blended Finance Model (BFM) di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat Selasa (7/7/2026). Program yang diimplementasikan oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) bersama Global Green Growth Institute (GGGI) dan Lembaga Perantara (LEMTARA) ini dilaksanakan di tujuh provinsi prioritas, dengan Sumatera Barat sebagai salah satu lokasi implementasi.
Dalam pelaksanaannya, BFM mengedepankan peran LEMTARA sebagai pendamping utama KUPS dalam penguatan kelembagaan, pengembangan bisnis, peningkatan kualitas produk, akses pembiayaan, serta perluasan pasar. Di Kabupaten Lima Puluh Kota, implementasi BFM didukung oleh tiga LEMTARA, yaitu KKI WARSI, WRI Indonesia, dan Qbar, yang secara bersama-sama akan memperkuat 43 KUPS dengan komoditas unggulan meliputi kopi, aren, madu galo-galo, serai wangi, agroforestry, ekowisata, dan kompos.
Direktur KKI WARSI, Adi Junedi, menegaskan komitmen WARSI untuk bersinergi bersama WRI Indonesia dan Qbar dalam mengawal implementasi BFM di Kabupaten Lima Puluh Kota.
Bupati Lima Puluh Kota, Safni, menyampaikan bahwa perhutanan sosial menjadi peluang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kekayaan alam daerah.
"Lima Puluh Kota memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan hutan. Melalui kolaborasi berbagai pihak, kami siap memfasilitasi penguatan sektor kehutanan dan pertanian agar kelompok usaha masyarakat dapat berkembang, memiliki nilai tambah, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat," katanya.
Editor : Marjeni Rokcalva
