Gubernur Mahyeldi menegaskan pemerintah kabupaten dan kota agar mengoptimalkan pemanfaatan TKD tersebut sesuai kebutuhan daerah masing-masing, terutama untuk mendukung percepatan pemulihan pascabencana, seperti perbaikan jalan dan jembatan, penanganan pengungsi, normalisasi sungai, serta pembersihan lingkungan terdampak bencana.
“Kendati tidak semua daerah terdampak secara langsung, namun dampak sosial dan ekonomi dirasakan secara luas. Karena itu, pemanfaatan anggaran harus benar-benar diarahkan untuk kepentingan pemulihan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar pemanfaatan TKD dilakukan secara akuntabel dan bertanggung jawab. Setiap penggunaan anggaran, kata Mahyeldi, akan dikawal secara ketat sesuai ketentuan yang berlaku.
Rapat koordinasi tersebut turut diikuti sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Sumbar, di antaranya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumbar, Rosail Akhyari Pardomuan; Kepala Bappeda Sumbar, Zefnihan; Kepala Dinas Sosial Sumbar, Syaifullah; serta perwakilan BPBD Sumbar. (adpsb/nov/bud)
Editor : Marjeni Rokcalva
