Sementara itu Ketua DPDR, Wirman Putra, menilai tema RKPD 2027 tentang transformasi sosial ekonomi yang inklusif dan berdaya saing sudah relevan, namun perlu disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
“Kami berharap RKPD 2027 menjadi dokumen yang realistis, terukur, dan selaras dengan kebijakan provinsi maupun nasional,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya efisiensi belanja serta penguatan belanja publik agar pembangunan berdampak langsung bagi masyarakat.
Kegiatan ini juga dihadiri, Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Sumatera Barat, Bupati Lima Puluh Kota, Ketua Komisi A, B, dan C DPRD Kota Payakumbuh, Forkopimda Kota Payakumbuh, Ketua TP-PKK Kota Payakumbuh, Ketua GOW, Ketua DWP, Jajaran Pemko Kota Payakumbuh, KAN 10 nagari, Bundo Kanduang serta undangan lainnya. (Do).
Editor : Medio Agusta
