Meski menghadapi keterbatasan fiskal, Pemko Padang Panjang tetap berupaya menjaga porsi belanja publik, khususnya untuk sektor pendidikan, kesehatan, serta pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Zia Ul Fikri menambahkan, sektor pendidikan masih mendapatkan porsi terbesar dalam APBD, disusul sektor kesehatan. Sementara itu, alokasi belanja untuk infrastruktur publik pada 2026 mencapai Rp180,4 miliar atau 34,71 persen dari total belanja daerah.
Upaya efisiensi belanja pegawai juga telah dimulai sejak Tahun Anggaran 2025, ditandai dengan penurunan alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan beban kerja dan dilanjutkan pada 2026. Meski demikian, untuk mencapai target belanja pegawai 30 persen sebagaimana diamanatkan undang-undang, Padang Panjang masih memerlukan penyesuaian bertahap.
Dengan kondisi keuangan yang lebih ketat pada 2026, Pemerintah Kota diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara keberlanjutan pembangunan dan stabilitas fiskal di tengah dinamika ekonomi nasional. (lex)
Editor : Marjeni Rokcalva
