Pemko Bukittinggi Bersama DPRD Tandatangani Nota Kesepakatan Bersama APBD 2026,

Pemko Bukittinggi Bersama DPRD Tandatangani Nota Kesepakatan Bersama APBD 2026,

Berita Minang

29 November 2025, 18:38 WIB

Dari evaluasi Propemperda 2025, ada tujuh dari 15 rancangan telah tuntas dan diundangkan, yaitu Perda tentang RPJMD, Pertanggungjawaban APBD 2024, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, SPBE, serta beberapa perda perubahan APBD dan ketentuan DPRD.

“Sementara rancangan lainnya masih dalam proses, seperti Pengelolaan Jaminan Produk Halal dan Perubahan atas Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dua rancangan diparipurnakan hari ini, yaitu Perubahan Kedua Perda Nomor 9 Tahun 2016 dan APBD 2026. Beberapa rancangan perda belum dihantarkan, di antaranya perubahan Pajak dan Retribusi Daerah, Penanggulangan Bencana, Pencegahan Kebakaran, RTRW 2025–2045, Bangunan Gedung, serta Perumahan dan Kawasan Permukiman. Usulan- usulan tersebut kemudian diseleksi berdasarkan prioritas substansi dan teknis oleh Bapemperda bersama perangkat daerah. Sehingga pada 2026 mendatang, terdapat 16 ranperda yang akan dibahas antara Pemko dan DPED Bukittinggi,” jelasnya.

Selainnitu Dewi menambahkan, Propemperda 2026 ditetapkan dalam tiga masa sidang. Januari hingga April memuat enam rancangan, termasuk perubahan transportasi darat, pengelolaan barang daerah, pajak daerah, penanggulangan bencana dan kebakaran. Mei hingga Agustus memuat RTRW 2026–2046, Pertanggungjawaban APBD 2025, pengelolaan air limbah domestik, perumahan dan permukiman, serta perubahan APBD 2026. September hingga Desember mencakup pembentukan BPBD, APBD 2027, rencana induk pariwisata, penyelenggaraan reklame dan layanan kesehatan. Dalam kondisi tertentu, rancangan di luar Propemperda dapat diajukan untuk menangani situasi mendesak atau perintah regulasi yang lebih tinggi, ungkapnya

Scroll kebawah untuk lihat konten

Pansus kalender penyelenggaraan pemerintah 2026, disampaikan juru bicaranya Amrizal, yang menjelaskan, kalender penyelenggaraan pemerintah daerah, telah difinalkan pada 21 November 2025 setelah melalui rapat kerja bersama Pemerintah Kota dan Perangkat Daerah. Penyempurnaan penting pada Bab I mencakup perbaikan redaksi latar belakang untuk menegaskan kedudukan DPRD dan Kepala Daerah sebagai mitra sejajar, penghapusan kata Legislasi pada fungsi pembentukan Perda, serta penyempurnaan maksud dan tujuan agar lebih menekankan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, sinergisitas dan penguatan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ruang lingkup dan dasar hukum disetujui tanpa perubahan.

“Pada Bab II, kami melakukan penyesuaian istilah dari SKPD menjadi Perangkat Daerah, mengubah kata rincian menjadi pelaksanaan, serta menetapkan jumlah kegiatan menjadi 18, sesuai hasil pembahasan. Perubahan signifikan juga dilakukan pada matriks jadwal, seperti penyesuaian waktu Musrenbang, pembahasan LKPJ, jadwal reses, tahapan perubahan APBD 2026, Propemperda 2027, dan Hari Jadi Kota. Bab III disetujui sesuai rancangan.Secara keseluruhan, Amrizal menegaskan perbaikan ini memperjelas substansi, meningkatkan ketepatan jadwal, dan memperkuat keterpaduan kalender kerja pemerintahan tahun 2026,” ungkapnya.