BUKITTINGGI, Beritaminang - Pemerintah Kota Bukittinggi ikuti rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kementrian Dalam Negeri terkait pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi terpilih hasil pilkada 2024, via zoom meeting di Bukittinggi Command Center (BCC), Senin, 3 Februari 2025.
Rakor tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi Al Amiin, Wakil Ketua DPRD, Zulhamdi Nova Candra, Asisten 3 Setdako, Syafnir, Sekwan, Melwizardi, Kabag Tapem, Kabid IKP Diskominfo dan Kabag Prokopim.
Pada kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menjelaskan, hasil Pilkada serentak 27 November 2024 lalu, terdapat 296 daerah yang tidak ada gugatan, terdiri dari 21 provinsi, 225 kabupaten dan 50 kota. Selain itu,249 daerah yang terdapat sengketa gugatan, terdiri dari 16 provinsi, 190 kabupaten dan 43 kota, dengan total gugatan 311 gugatan.
"Rencana awal pelantikan kepala daerah terpilih tanpa gugatan, dilaksanakan 6 Februari 2025. Namun, karena ada pembacaan putusan dismissal sengketa pilkada serentak oleh MK pada tanggal 4 hingga 5 Februari 2025, rencana pelantikan serentak itu ditunda hingga 20 Februari 2025 mendatang," jelasnyaSementara itu, Pj Sekda Bukittinggi, Al Amin, menyampaikan, Pemerintah Kota Bukittinggi, telah siap mengikuti proses pelantikan wali kota dan wakil wali kota terpilih. Bahkan, pihaknya juga telah siap mengikuti proses pelantikan wali kota dan wakil wali kota terpilih. Bahkan, telah disiapkan beberapa rangkaian kegiatan untuk melakukan penyambutan kepala daerah terpilih,katanya.
Editor : Medio Agusta