PASAMAN BARAT - Senin, 19 September 2022, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat membacakan putusan kasus kriminalisasi lima orang petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) Basis Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat atas nama Idamri, Paridin, Jasman, Rudi, dan Wisnawati.
Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari kepada 4 (empat) orang petani laki-laki dan 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari kepada 1 (satu) orang petani perempuan. Sebelumnya JPU telah menuntut 5 orang petani dijatuhi 5 (lima) bulan penjara.
Dechtree Ranti Putri, dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang yang merupakan kuasa hukum lima orang petani menyampaikan, bahwa kliennya menerima putusan tersebut dan tidak akan melakukan upaya banding. Namun saat ini JPU yang mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Padang.
"Kami cukup mengapresiasi putusan hakim atas kasus ini karena petani adalah korban pelanggaran HAM yang berkonflik dengan PT. Anam Koto terkait konflik tanah sejak puluhan tahun lalu," katanya.
Tentunya, kata Ranti, harapan kami pada Kamis 29 September 2022, empat petani yang masih ditahan di Lapas Talu akan bebas secara hukum ya karena Jaksa Penuntut Umum melakukan bandinng karena hakim pengadilan tinggi tidak melakukan penahanan terhadap terdakwa. Bagi kami, masa penahanan sesungguhnya sudah melampaui batas waktu putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat.
Namun sampai siaran pers ini dibuat (06/10/2022), Lapas Talu tetap menolak membebaskan 4 (empat) petani anggota SPI.
Sekretaris Pusat Bantuan Hukum Petani Serikat Petani Indonesia (PBHP-SPI), M. Hafiz Saragih menambahkan, penahanan kepada empat petani yang berada dalam tahanan Lapas Talu merupakan bentuk kesewenang-wenangan, karena sudah tidak memiliki dasar hukum.
"Penahanan yang sah tentunya dilakukan atas sebuah penetapan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan tahapan perkara, dalam tingkat banding kewenangan untuk menahan atau tidak, berada pada Pengadilan Tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 238 ayat (2) KUHAP", tutur Hafiz.
Hafiz menambahkan PBHP-SPI akan melaporkan penahanan yang sewenang-wenang ini kepada lembaga terkait ditingkat Nasional, termasuk juga kementrian hukum dan HAM dan Komnas HAM, karena jelas terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Petani.
Editor : Berita Minang
