Penulis: YN | Editor: Medio Agusta

Padang Pariaman -- Ratusan masyarakat Nagari Paritmalintang, Kecamatan Enam Linkung, Kabupaten Padang Pariaman, Senin (23/5) sekitar pukul 10.00 WIB melakukan aksi demo ke kantor bupati daerah itu.

Masyarakat tersebut menuntut kejelasan status tanah kantor bupati di Nagri Parit Malintang yang telah dijadikan sebagai pusat perkantoran pemerintah daerah.

Aksi masyarakat tersebut menjadi pengawalan ketat dari jajaran Polres, Polisi Pamong Praja, dan Dinas Perhubungan di daerah itu. Mereka mendesak untuk bertemu dengan bupati setempat, terkait permasalahan tanah kantor bupati.

Dalam orasinya itu, menuntut pemerintah setempat agar segera menyelesaikan bata bidang tanah Ibu Kota Kabupaten (IKK) dengan luas lebih kurang 100 hektare. Kemudian, meminta kejelasan peran dan kebijakan bupati untuk menyelesaikan hak masyarakat produktif yang terpakai untuk pembangunan komplek perkantoran Ibu Kota Kabupaten.

Koordinator demo, Hendri Ikhsan menyebutkan, upaya pemerintah untuk tetap tegar berkantor di Ibu Kota kabupaten itu, pada dasarnya merupakan suatu langkah yang perlu diapresiasi. Kendatipun demikian, dampak perpindahan Ibu Kota ini menjadi petaka bagi warga yang tanahnya terpakai oleh pembangunan pusat perkantoran pemerintah daerah.

Pasalnya, kegamangan masyarakat adalah dalam mengarap tanah yang digunakan sebagai lahan pertanian akan dihadapkan dengan hukum yang berlaku di negara ini. Kenapa tidak, sejak hadirnya pusat perkantoran pemerintah daerah di nagari ini, warga yang biasa mengarap lahan pertanian merasa takut dengan tuduhan perampasan hak. Artinya. Tapal batas tanah komplek perkantoran Ibu Kota Kabupaten dengan masyarakat setempat belum jelas.

"Kami meminta kejelasan dari pemerintah setempat, terkait dengan batas spadan tanah, dan meminta kebijakan bupati untuk menyelesaikan hak masyarakat yang tak kunjung usai dalam pembebasan lahan. Selain itu, meminta ketegasan bupati untuk ganti rugi, terkait tanah masyarakat produktif yang terpakai untuk pembangunan pusat perkantoran Ibu Kota Kabupaten," sebut Hendri.

Ia menyebutkan, mulai dibagun kawasan Ibu Kota Kabupaten ini tidak jelas patok tanahnya, ini lah yang kami tuntut kepada pemerintah daerah. Ketidak jelasan tersebut menurutnya yang menjadikan warga setempat ada yang bermasalah dengan hukum terkait pembangunan tol dan masih ada warga lainnya yang berpotensi terjerat hukum dalam kasus yang sama.

Oleh karena itu, lanjutnya warga mendesak pemerintah setempat menyelesaikan patok tanah tersebut agar tidak ada lagi warganya yang terjerat hukum karena lahan.

Dengan adanya kepastian tersebut warga yang memiliki lahan yang berbatasan dengan kawasan itu dapat menggarap tanahnya.

Ia mengatakan ketidak jelasan ini sudah berlangsung semenjak 2007 atau semenjak dimulainya pembangunan IKK sehingga pihaknya minta pemerintah setempat dapat menyelesaikannya.

"Dalam penyelesaiannya kami meminta pemerintah melibatkan masyarakat, tidak oknum atau pihak tertentu," kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Rudy Repenaldi Rilis mengapresiasi aksi damai yang dilakukan oleh warga setempat yang menuntut kejelasan kepada pemerintah.

"Kalau tidak ada halangan Jumat depan kami akan melaksanakan rapat dengan pihak terkait untuk membahas terkait hal ini," ujarnya.

Ia menyampaikan terkait dengan proses penunjukan Nagari Parik Malintang sebagai kawasan pusat pemerintahan Padang Pariaman namun ada hal yang belum tuntas.

Ia menjelaskan pada 2007 ada pernyataan masyarakat Parik Malintang untuk menyerahkan tanah yang dialokasikan untuk pemerintah seluas 120 hektare untuk IKK.

Namun setelah pengukuran yang ditemukan hanya seluas 79 hektare. 10 hektare dari luas tanah tersebut telah bersertifikat untuk diserahkan kepada Kementerian Agama untuk mendirikan madrasah.

Sedangkan 69 hektare lagi belum bersertifikat namun saat ini hal tersebut menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk menyelesaikannya dengan melibatkan pihak terkait termasuk Badan Pertanahan Nasional setempat.

"Dalam proses ini kami akan selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak sehingga tidak ada salah langkah dalam menyelesaikan persoalan ini," ujar dia.

Ia memaklumi adanya kekhawatiran warga yang ragu menggarap tanahnya karena tidak mengetahui pasti patok tanah IKK. Oleh karena itu pihaknya berupaya mempercepat menyelesaikan masalah tersebut.

Aksi damai ini, satu persatu masyrakat membubuhkan tanda tangan di spanduk yang di usungnya itu, dan membubarkan diri dengan tertib dan aman. (YN)