Menurut Yusrizal keberadaan sekretariat yang baru yang bersifat sementara tersebut. Untuk mendapatkan kantor, PWI sepertinya diberi PHP (harapan palsu) oleh Walikota H. Riza Falepi dan jajarannya. "Waktu bicara dengan Bapak Walikota sepertinya kita akan dapat menempati kantor yang representatif.ex Namun setelah dihubungi Kepala OPD yang dimaksudkan berbagai alasan yang kita dapatkan, pengurus merasa di pimpong keluh Yusrizal yang diamini Aspon Dede dan Taufik. Atas permintaan Walikota,PWI disuruh memasukan surat permohonan pinjam pakai gedung, pertama yang dimintak PWI antara lain ex kantor Dinas Arsip dan Dinas pengairan dan ex kantor Lurah Hunian. Walikota begitu membaca surat PWI itu lansung menyetujui pilihan pertama.
Walikota juga pernah menjanjikan akan memberi hibah tanah di kawasan Pasa Padang Kaduduak untuk PWI juga gagal.
Sementara itu Edward DF Anggota DPRD Kota Payakumbuh dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) mengharapkan wartawan daerah ini untuk kritis dalam melihat pembahasan RAPBD 2023 oleh legislatif dan eksekutif. Dari tiga instrumen APBD tersebut salah satunya untuk 2023 dan 2024 tidak ada yakni visi-misi Walikota.
Menurutnya, di sinilah para wartawan diminta mengawalnya. APBD 2023 tersebut jangan hanya mengakomodir kelompok atau partai tertentu. Tapi APBD itu memang menyasar masyarakat luas dan semua golongan, pungkas Anggota DPRD yang mantan wartawan Harian Singgalang tersebut. (Do)
Editor : Marjeni Rokcalva
