LIMAPULUH KOTA - Pengelolaan hutan berbasis masyarakat dalam skema Perhutanan Sosial terbukti menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. Salah satu kisah kuat datang dari Hulu Aia, Nagari Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, yang disampaikan dalam Workshop Nasional “Bergerak dari Tapak: Menyemai Perhutanan Sosial yang Inklusif untuk Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera”.
Kisah tersebut disampaikan oleh Adrison Dt. Gadiang, tokoh masyarakat Hulu Aia, dalam sesi Dialog Interaktif “Cerita dari Tapak: Memetik Pembelajaran Pendamping Program Perhutanan Sosial yang Inklusif”. Sesi ini dimoderatori oleh Riche Rahma Dewita, menghadirkan pengalaman pendampingan yang dilakukan Fasilitator KKI Warsi, Yolanda, dan menghadirkan pengalaman langsung masyarakat pengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm) Hulu Aia.
Adrison menuturkan, Hulu Aia pernah berada pada fase krisis hutan. Masyarakat menggantungkan hidup dari pembalakan dan pembukaan lahan perkebunan. “Kami ini dulu pembalak. Kayu menjadi sumber ekonomi, karena tidak ada pilihan lain,” ujarnya. Namun seiring waktu, pembalakan tidak lagi menguntungkan. Jarak semakin jauh, biaya tinggi, dan dampaknya mulai dirasakan, terutama terhadap sumber air. Hulu Aia, sesuai namanya, merupakan wilayah hulu untuk dua sungai besar yaitu Batang Sinipan yang mengalirkan air ke Limapuluh Kota dan Batang Kampar yang mengalirkan air ke Provinsi Riau.
Titik balik terjadi ketika masyarakat sudah mulai menyadari pentingnya menjaga hutan. Hal ini juga didukung kehadiran KKI Warsi yang melakukan pendampingan intensif untuk mengelola hutan secara berkelanjutan melalui program Perhutanan Sosial. Melalui pendekatan intensif dan dialog adat, masyarakat mulai diperkenalkan pada skema Perhutanan Sosial, khususnya HKm, sebagai jalan untuk “menebus kerusakan hutan” dan memulihkan ruang hidup bagi anak cucu. “Kami punya kesadaran, tapi tidak tahu bagaimana mengembalikan hutan yang sudah dibabat. Pendampingan Warsi membuka jalan itu,” kata Adrison.
Ninik mamak memegang peran kunci dalam menentukan wilayah yang boleh dimanfaatkan, dipulihkan, maupun yang tidak boleh digarap sama sekali, terutama kawasan hulu dan sumber air. “Di Hulu Aia ada wilayah adat nan dak buliah dikelola. Sumber air tidak boleh ada ladang atau penebangan. Kalau rusak di hulu, dampaknya sampai ke Limapuluh Kota dan Riau,” Kata Riche manager Program KKI Warsi.
Pasca mendapatkan perizinan perhutanan sosial, langkah yang dilakukan diantaranya adalah pemulihan kembali kawasan hutan yang terdegradasi. “Kami menanam kopi, durian, aplokat, melinjo , mahoni, matoa, manggis dan kayu manis. Harapannya hutan kami pulih, dan kami punya sumber ekonomi baru,” Kata Adrison.
Dengan ninik mamak yang memegang kendali atas pengelolaan sumber daya alam, menjadikan tata kelola hutan sebagai model yang memperkuat kontrol sosial dan memastikan pengelolaan hutan berjalan seimbang antara fungsi ekologis, ekonomi, dan budaya.
Cerita-cerita lapangan yang menggema di workshop nasional ini diselenggarakan oleh Kementerian Kehutanan bersama konsorsium World Resources Institute (WRI) Indonesia, KKI Warsi, dan Kawal Borneo Community Foundation, ini merupakan puncak Program Enhancing Community Forest Tenure and Sustainable Livelihoods, yang didukung oleh Norway’s International Climate and Forest Initiative (NICFI). Kegiatan yang disalurkan melalui Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad), telah berlangsung sejak 2021. Program ini meliputi pendampingan masyarakat di lima provinsi, yakni Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Kalimatan Timur, dan Kalimantan Utara.
Editor : EditorBeritaMinang
