Perwujudan Limapuluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya dengan Mematuhi Prokes

Dengan Koordinator Wendi Chandra, ST dari Fraksi Demokrat. Komisi II dengan susunan sebagai berikut : H. Yos Sariadi, S.Ag ( Ketua Komisi II) Ir. Afri Yunaldi, IPM, Khairul Apit, Mhd. Afdal, Syamsuwirman, Bisron Hadi, Arsimedes, Zuhatri, Dra. Ridhawati, Marsanova Andesra, SH. MH, H.Darlius, dan Hemmy Setiawan

OPD yang bermitra dengan komisi II, yaitu ; Badan Keuangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Perhubungan

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi oleh seluruh pemerintahan yang ada.Ia dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Faktor tersebut antara lain tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan, akses barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan.

"Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di seluruh daerah, kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah. Lingkaran kemiskinan terus terjadi, karena dengan penghasilanyang rendah tidak mampu mengakses sarana pendidikan, kesehatan, dan nutrisi secara baik sehingga menyebabkan kualitas sumberdaya manusia dari aspek intelektual dan fisik rendah, berakibat produktivitas juga rendah. Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan dari tahun ke tahun secara signifikan telah berhasil mengurangi jumlah dan proporsi penduduk miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota, Namun terpaan Wabah Covid 19 yang berlanjut menjadi krisis ekonomi menyebabkan keterpurukan ekonomi yang kembali mencuatkan jumlah dan proporsi penduduk miskin, masalah besar yang dihadapi daerah sedang berkembang adalah kemiskinan, tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpanganpendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperkeruh keadaan, dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik, apapun penyebabnya persoalan kemiskinan tetap menjadi masalah besar yang perlu mendapat perhatian dan tindakan konkrit melalui pelaksanaan program-program baik yang bersifat penyelamatan, pemberdayaan maupun fasilitatif, untuk itu dalam rangka HUT Kabuapten Lima Puluh Kota ke- 180 ini kita ingin mengingatkan kembali untuk menyorot dan memprioritaskan dalam pengentasan kemiskinan di Lima Puluh Kota " ujar Syamsul Mikar, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota dari Fraksi Golkar.

Sementara Ketua Komisi III Virmadona, S.Sos, dalam refleksi hari jadi Kabupaten Limapuluh Kota yang ke-180 kita harus bekerja keras mencari strategi dan kebijakan untuk mempercepat pembangunan daerah, Pemerintah bersama OPD untuk dapat mencarikan strategi dan kebijakan untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan di bidang ekonomi yang sesuai dengan sasaran dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat, "dengan strategi dan kebijakan yang tepat pelaksanaan kegiatan akan memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteran masyarakat, dalam pelaksanaannya segala aturan dan peraturan yang berlaku harus dipahami agar tidak menjadi kendala dan masalah dikemudian hari,terkait terhadap peningkatan iklim berinvestasi agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar dapat mengatasi segala masalah terhadap perijinan yang terkesan berbelit-belit apabila hal ini menyangkut terhadap peraturan daerah yang tidak berpihak kepada peningkatan iklim berinvestasi agar diusul untuk merubahnya. " ujar Virmadona, S.Sos.

Dengan Koordinator Syamsul Mikar, Komisi III dengan susunan sebagai berikut, Virmadona, S.Sos ( Ketua Komisi) Zukron, Alia Efendi, Irwin Idrus, Marshal, B.Ac, Putra Satria Veri, Gusti Randa, H. Ermizal.j, Mulyadi, ST.ME

OPD yang bermitra dengan komisi III, yaitu :Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan, Dinas Pangan, RSUD dr. Ahmad Darwis, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah.

(Adv)

Humas, Protokoler dan publikasi

Editor : Berita Minang