Ia juga mewanti-wanti agar permasalahan di lapangan dapat diselesaikan hingga pertengah bulan juli ini, apabila tidak dapat diselesaikan, pihaknya akan menarik anggaran.
"Jika tidak ada solusi akan kurangi anggarannya sehingga berapa yang mampu ya hanya segitu dikasi anggaran," tegasnya.
"Saya juga minta agar nanti ada berita acara yg mengikat, sehingga kita semua punya komitmen untuk menyelesaikan maslaah ini," tambahnya.
Disamping itu, perwakilan PT Wisana Matrakarya (WMK) menyebutkan beberapa permasalahan yang di hadapinya di lapangan diantaranya permasalahan pembebasan lahan untuk pembangunan RTH dan panggung sehingga pihak kontraktor belum bisa memulai pekerjaan itu.
Menanggapi hal tersebut Kabid Tata Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR Solsel Yolli, menyebutkan bahwa pihaknya akan segera menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan tersebut, karena selama ini terkendala pendemi covid-19 sehingga menyulitkan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional Solsel.
Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Baru Jalaludin Dt Lelo Dirajo mengkritik kinerja pihak kontraktor yang menggunakan kayu untuk membangun rumah gadang tidak sesuai dengan apa yang telah di tetapkan.
Disisi lain, Kabid Destinasi Dinas Pariwisata, Sri Handayani menambahkan, persoalan ased medan nan bapaneh di area pembagunan revitalisasi kawasan Seribu Rumah Gadang, di nagari Koto Baru Muara Labuh itu sudah clear atau sudah selesai suratnya jauh-jauh hari.
Hanya saja pihak rekanan tidak koordinasi dan mengatakan pula persoalan itu yang menjadi kendala. Seharusnya pihak rekanan harus koordinasi terkait berbagai masalah yang terjadi dilapangan.
Sri Handayani juga menyayangkan masih ada pekerjaan kios-kios di area kawasan SRG itu yang belum dimulai. Pahalan perjuangan untuk mendapatkan bantuan ini sangat meyita pikiran banyak pihak, seperti pimpinan di Solsel, DPRD, tokoh masyarakat yang dikampung maupun yang dirantau.
Editor :
