f. pergerakan orang dan barang menggunakan modal transportasi.
Kegiatan yang lainya seperti untuk transportasi hanya boleh yang berplat nomor sumbar saja, dan kapasitasnya maksimal hanya boleh 50 persen, fasilitas umum seperti mall, taman, tempat hiburan juga ditutup.
Kegiatan yang membuat keramaian, seperti resepsi pernikahan, seminar, konser, pesta juga dilarang, dan rumah makan atau restoran hanya boleh untuk dibawa pulang saja, begitupun dengan Ojol (Ojek online), hanya boleh membawa pesanan atau paket saja, tidak boleh membawa penumpang.
Untuk Bupati dan Walikota juga diharapkan dapat mengkoordinasikan, mengerahkan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBB dengan instansi terkait, serta melakukan penertiban atas pelanggaran pemberlakuan PSBB di daerah masing-masing.
Sementara itu Walikota Payakumbuh Riza Falepi mendukung penuh instruksi dari Gubernur Sumbar ini, terkait pemberlakuan PSBB di seluruh wilayah Kabupaten/Kota yang ada di Sumbar.
"Kita akan support dan ikuti instruksi dan surat edaran dari pak Gubernur, dimana kita akan menempatkan petugas di setiap pintu masuk Kota Payakumbuh, dan akan melakukan pengawasan dengan ketat terhadap arus lalu lintas dan kendaraan yang masuk serta pelarangan aktifitas diluar ruangan dan kita juga sudah memberlakukan belajar dirumah untuk anak sekolah, dan WFH untuk ASN di jajaran Pemko Payakumbuh," ungkapnya.
"Kita mengusulkan kepada Gubernur, PSBB di Kota Payakumbuh dimulai pada tanggal 22 April 2020 dan juga mengadakan pembatasan antara kota dan kabupaten, baik itu pergerakan orang atau modal transportasi," ujar Riza.
"PSBB ini intinya berdiam diri di rumah, kalau tidak penting tidak usah keluar, dan kami akan menyediakan pengamanan disetiap pintu masuk kota. Mudah-mudahan pembatasan ruang gerak ini dapat menghambat penyebaran covid 19 dari berbagai daerah," pungkas Riza Falepi
Med
Editor : Berita Minang
