Menurutnya, pemberian kesempatan tersebut penting agar masyarakat yang memiliki hak pilih dapat menggunakan haknya pada hari pemungutan suara di nagari masing-masing. Ia juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah, camat, Pj/Wali Nagari dan Bamus Nagari untuk ikut mendukung kelancaran Pilwana dengan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku.
Edaran tersebut juga mengatur bahwa ASN, Perangkat Nagari dan Bamus dapat menjadi bagian dari PPWN maupun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan serta tetap menjaga netralitas dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penulis / Wartawan: Ade MS
Editor: Ade MS
