“Pengawasan dari BPKP sangat diperlukan agar setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan terhadap program prioritas, khususnya pemulihan pascabencana dan mitigasi bencana, mengingat Sumbar merupakan daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi.
“Kita perlu memastikan program pemulihan berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten
Sebagai bentuk komitmen, Pemprov Sumbar membuka akses data dan dokumen yang dibutuhkan BPKP dalam pelaksanaan evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2026.Sementara itu Kepala Perwakilan BPKP Sumbar, Arif Ardiyanto menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mengawal akuntabilitas dan efektivitas program strategis daerah melalui pengawasan yang adaptif dan kolaboratif.
Editor : Marjeni Rokcalva
