i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
j. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
k. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu/Pemilihan; dan
l. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPS.
Penghitungan jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodesasi sebagai berikut:
a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga 2018;
d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019;
Pendaftar mengirimkan kelengkapan dokumen berupa:
Penulis / Wartawan: Marjeni Rokcalva
Editor:
