IKLAN KUPING KANAN PASISI 12
IKLAN POSISI 13

Begini Kronologi Aksi Demo Aliansi Kebangkitan Alam Surambi Pada Pemda Solsel

Suasana Aksi Damai dan Tuntutan dari Aliansi Kebangkitan Alam Surambi Solok Selatan pada Pemda Solsel, Senin (18/9/1023). Foto Afrizal Amir
Suasana Aksi Damai dan Tuntutan dari Aliansi Kebangkitan Alam Surambi Solok Selatan pada Pemda Solsel, Senin (18/9/1023). Foto Afrizal Amir
PT GITO PERDANA SEJAHTERA

Sedangkan Mhd. Jalal mempertanyakan ketegasan seorang Sekretaris Daerah sebagai pembina ASN. Hal tersebut berkaitan dengan adanya keterlibatan ASN atau pejabat yang berpolitik praktis.

Bahkan ia memaparkan, semua hasil temuannya tersebut telah di posting di Medsos. Terakhir ia minta izin keluar, karena ia menilai, Sekdakab Solsel tidak akan bisa menyelesaikan masalah yang disampaikannya.

Sementara itu, Rido Ricardo (Rado) disaat itu, meminta agar masalah tapal batas yang menjadi polemik segera untuk diselesaikan. Bahkan ia kembali memaparkan terkait adanya keterlibatan ASN dan perangkat Desa atau Nagari yang bermain politik, dengan cara mengumpulkan KK dan KTP masyarakat untik keperluan organisasi politik.

Hebatnya, saat itu ia juga memaparkan tentang aturan yang berkaitan dengan jabatan Sekretaris Daerah yang mesti dimiliki. Hal itu berkait dengan tugasnya sebagai Pembina ASN dilingkungan Pemerintahan yang harus berkompeten.

Ia juga menjelaskan tentang adanya mutasi pegawai yang dinilai telah menjadikan pegawai tersebut mengalami kesulitan ekonomi, dikarenakan pindah bertugas dengan lokasi tinggal yang menimbulkan biaya yang sangat besar. " Ini dendam atau mau memiskinkan pegawai," tegasnya

Bahkan ia mengkritisi juga kebijakan Pemda Solsel dalam penempatan pegawai dilingkungan Pemda Solsel yang dinilai kurang tepat. Terakhir ia juga menyampaikan beberapa Progul Pemda Solsel saat ini masih belum terealisasi.

Advertisement
BANNER POSISI 14
Scroll kebawah untuk lihat konten
Sedangkan dari perwakilan TKD, Dewi Harianti yang merupakan salah seorang dari 147 orang tenaga honorer Kategori 2 yang dirumahkan, mempertanyakan alasan Bupati merumahkan mereka pada tahun 2021 hingga awal Januari 2022.

Ia memaparkan saat ini jumlah TKD atau pegawai honorer dari non Kategori 2 lebih kurang 500 orang, dan tercatat total TKD yang dirumahkan saat ini tercatat sebanyak 719 orang.

Dewi juga mempertanyakan, alasan Bupati Solsel mengangkat TKD baru, dengan data yang diperolehnya lebih kurang 600 orang. Ia juga memaparkan terkait pendataan dan pemetaan TKD untuk Menpan RB RI, seharusnya mereka termasuk dalam data tersebut.

Dewi juga meminta Pemda Solsel untuk memasukan para TKD dalam pendataan dan pemetaan, dan membayar gaji TKD yang dirumahkan, karena mereka hanya menerima sampai bulan Juli 1021, hal itu adalah hak mereka," ungkap Dewi saat itu

Editor : Marjeni Rokcalva
Tag:
IKLAN POSISI 15
Bagikan

Berita Terkait
AMSI MEMBER
Terkini
BANNER POSOSI 5
IKLAN LAYANAN MASYARAKAT SAMPAH