JAKARTA - DPR RI segera melakukan pemanggilan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) minta penjelasan terkait kasus dugaan jual beli pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI 2019-2024 yang dilakukan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Penegasan ini dikatakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa. Ia menyebutkan, waktu pemanggilan KPU akan ditetapkan pihaknya dalam rapat internal Komisi II yang berlangsung Senin (13/1).
"Ketika masuk masa sidang pada pekan depan, kami akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU terkait isu-isu terkini," kata Saan saat dikonfirmasi, Jumat (10/1) dilansir dari CNN Indonesia.
Dia menyampaikan bahwa kasus yang menimpa Wahyu berpotensi mendelegitimasi kelembagaan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Menurutnya, kasus itu membuat kepercayaan publik terhadap KPU mengalami penurunan.
Padahal, lanjut Saan, publik memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap KPU sebagai penyelenggara untuk menghadirkan pemilu yang berintegritas, kredibel, serta mewujudkan lembaga politik Indonesia yang semakin baik.
Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI itu juga menyatakan bahwa KPU memiliki tanggung jawab dalam menciptakan demokrasi Indonesia lebih sehat dan berkualitas.
Ia berharap kasus Wahyu tidak berimbas pada kepercayaan publik terhadap KPU yang akan menggelar Pilkada 2020 dalam waktu dekat.
"Jangan sampai masyarakat berpikir, PAW saja bisa seperti ini, apalagi Pilkada. Karena itu Komisi II DPR akan panggil KPU agar delegitimasi KPU tidak terjadi," katanya.
KPK menetapkan Wahyu sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait dengan penetapan PAW anggota DPR 2019-2024 dari PDIP.
Editor :
