PAYAKUMBUH - Adanya sejumlah kritikan sejumlah pihak, dimana pada trotoar pedestrian yang sedang dibangun di pusat Kota Payakumbuh, tertera tulisan Kota Batiah, mendapatkan tanggapan langsung dari Wali Kota Payakumbuh, Riza Falepi. Melalui broadcast yang dikirim Riza, dia mengaku tak mau begitu saja mencampakkan istilah Kota Batiah walau Kota Payakumbuh juga telah punya branding baru sebagai Kota Randang.
"Cerita ini bermula dari adanya trotoar yang diperbaiki dengan ada tulisan kota batiah. Kemudian ada hujatan bahwa sekarang sudah kota randang, terus kenapa masih ada istilah kota batiah? Untuk menjawabnya tentu kita bisa tafsirkan dari berbagai sudut," ujar Riza kepada anggota balai wartawan, Selasa (24/11).
Wali Kota dua periode itu menyadari secara manajemen, branding tentu bagusnya yang digadang-gadangkan cukup satu brand saja agar fokus. "Namun kalau dilihat dari sudut sejarah, mencampakkan istilah kota batiah rasanya seperti kacang lupa dengan kulitnya. Apalagi Payakumbuh terkenal dengan makanan dan kulinernya, sayang lah dibuang," tuturnya.
Sementara dari sisi pariwisata, kata Riza, branding kota lebih dari satu adalah suatu hal yang biasa dan sah-sah saja. "Seperti Bukittinggi juga begitu, disebut kota tri arga, juga kota sanjai, dan kadang kota jam gadang. Apa salahnya? Demikian juga kita di Payakumbuh," ucapnya.
Riza menyampaikan, seharusnya kita semua bisa bersyukur di tengah pandemi Covid-19 yang berdampak kepada anggaran sehingga dananya tidak terlalu tinggi, Payakumbuh masih bisa membangun dengan baik, termasuk trotoar Jalan Sudirman yang juga berlanjut hingga tahun depan.
Oleh karena itu, Riza mengingatkan agar bahasa-bahasa yang tidak baik tak perlu dimunculkan apalagi mengatakan pejabat daerah tak berkompeten.
"Jadi aneh ketika ada yang bicara seolah-olah Dinas PU ataupun ASN tidak punya kompetensi. Sementara selama ini kinerja mereka selalu diaudit oleh BPK bahkan termasuk terbaik di Sumbar. Kami menduga jangan-jangan yang menulis tidak punya kompetensi atau menulis hanya sekedar menunjukkan ketidaksukaan terhadap kinerja Pemko Payakumbuh yang relatif baik," tuturnya.
Menurut mantan Anggota DPD RI itu, tudingan pejabat ataupun ASN tak berkompeten juga tak berdasar.
"Pegawai Pemko tak punya kompetensi adalah pernyataan jauh panggang dari api. Bayangkan seorang yang bisa menduduki jabatan tertentu di Pemko harus sekolah dulu di IPDN yang sekolahnya di bawah Kemendagri, terus juga mengikuti berbagai pelatihan sebagai persyaratan menduduki jabatan tertentu. Demikian juga yang bukan jalur IPDN mereka masuk dites dulu, dan syaratnya S1," jelas Riza.
Editor : Berita Minang
