PADANG PANJANG - Lima fraksi DPRD Kota Padang Panjang menyampaikan sejumlah catatan dan masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Mulai dari penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), digitalisasi pajak dan retribusi, optimalisasi aset, hingga percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana menjadi perhatian dalam pemandangan umum fraksi.
Pandangan umum tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang Panjang yang dipimpin Ketua DPRD Padang Panjang Imbral dan dihadiri Wakil Wali Kota Allex Saputra, Selasa (1/9/2026), di Ruang Sidang DPRD.
Fraksi Demokrat Karya Kebangkitan Bangsa melalui Puji Hastuti mendorong Pemerintah Daerah mempercepat implementasi e-Tax dan digitalisasi retribusi daerah secara terintegrasi. Fraksi ini juga meminta pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta potensi pajak terutang menjadi prioritas untuk mencegah kebocoran penerimaan.
“Kami mendesak Pemerintah Kota agar membuat skema kerja sama pemanfaatan aset dengan pihak ketiga secara transparan untuk mendongkrak PAD tanpa mengorbankan kepentingan publik, mengingat masih banyaknya aset yang belum dikelola secara maksimal,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi Gerindra melalui Yudha Prasetya menyatakan dukungan terhadap prinsip Perubahan APBD 2026, khususnya dalam menyesuaikan kondisi keuangan daerah, memanfaatkan SiLPA 2025, serta mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana maupun pembangunan infrastruktur dasar.
“Kami mengapresiasi dan mendukung kenaikan Belanja Modal yang cukup signifikan 233,66 persen. Namun, kami mengingatkan agar percepatan realisasi fisik, terutama jalan, irigasi, jaringan, gedung, serta peralatan, harus dilakukan secara transparan, tepat waktu, tepat sasaran, dengan perencanaan yang matang dan taat asas,” jelasnya.
Menurutnya, percepatan pelaksanaan juga penting agar manfaat ekonomi dari belanja Pemerintah dapat segera dirasakan masyarakat serta pekerjaan fisik tidak terkendala kondisi cuaca ekstrem di akhir tahun.
Fraksi PBB-PKS yang disampaikan Amrizal menyoroti ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer. Fraksi ini mengapresiasi tambahan transfer yang diterima daerah, tetapi mengingatkan Pemerintah Kota agar tidak mengabaikan penguatan PAD. Menurutnya, penurunan PAD, khususnya dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, harus menjadi perhatian serius.
“Ini bukan sekadar persoalan angka, ini persoalan kapasitas Pemerintah Kota dalam mengelola potensi ekonominya sendiri. Jangan sampai Padang Panjang hanya menjadi daerah yang pandai membelanjakan transfer, tetapi kurang berhasil menggali kekuatan ekonominya sendiri,” ungkapnya.
Editor : Marjeni Rokcalva
