Menurut dia, pembahasan Perubahan KUA dan PPAS memiliki arti penting karena menjadi dasar dalam menentukan arah penggunaan anggaran pada sisa tahun 2026.
DPRD akan menjalankan fungsi anggaran dengan tetap membuka ruang pembahasan secara konstruktif bersama pemerintah daerah.
Advertisement
Scroll ke bawah untuk lanjut membaca
Setiap usulan perubahan anggaran akan dinilai berdasarkan urgensi, efektivitas, target kinerja dan kemampuan pelaksanaan."Kami ingin pembahasan ini menghasilkan APBD perubahan yang lebih berkualitas, bukan sekadar APBD dengan angka yang lebih besar. Setiap anggaran harus memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat," pungkasnya. (Do)
Penulis / Wartawan: Medio Agusta
Editor: Medio Agusta
Standar Redaksi & Kepercayaan (E-E-A-T): Berita ini ditulis oleh jurnalis Medio Agusta dan telah melalui proses verifikasi serta penyuntingan oleh Medio Agusta sesuai Pedoman Media Siber Dewan Pers. Diterbitkan oleh PT Berita Minang Media Sumbar (Susunan Redaksi).
