IKLAN KUPING KANAN PASISI 12
IKLAN POSISI 13

Begini Paparan Kepala BPBD Sumbar Soal Menghadapi Megathrust kepada Pasis Sesko TNI

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumbar, Era Sukma Munaf foto bersama Pasis Dikreg LV Sesko TNI 2026 di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (9/6/2026). Foto: Adpim Sumbar
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumbar, Era Sukma Munaf foto bersama Pasis Dikreg LV Sesko TNI 2026 di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (9/6/2026). Foto: Adpim Sumbar
PT GITO PERDANA SEJAHTERA

Berdasarkan data tahun 2025, tercatat 208 kejadian bencana di 19 kabupaten dan kota di Sumbar, jenis bencana tersebut didominasi oleh kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta tanah longsor. Di antara berbagai ancaman tersebut, potensi gempa megathrust menjadi salah satu yang paling serius karena dapat memicu tsunami dan berdampak luas terhadap wilayah pesisir, termasuk Kota Padang sebagai pusat aktivitas ekonomi.

“Ancaman megathrust harus dipandang sebagai ancaman terhadap ketahanan nasional karena dampaknya dapat memengaruhi sistem logistik, perekonomian, serta stabilitas sosial masyarakat,” kata Era.

Ia juga mengungkapkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam upaya pengurangan risiko bencana, mulai dari belum optimalnya integrasi mitigasi bencana dalam perencanaan pembangunan, perlunya penguatan koordinasi lintas sektor, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana, hingga kesiapsiagaan masyarakat yang belum merata.

Advertisement
BANNER POSISI 14
Scroll kebawah untuk lihat konten
Karena itu, Pemprov Sumbar terus mendorong dukungan pemerintah pusat melalui penguatan infrastruktur mitigasi seperti shelter tsunami dan jalur evakuasi, pengembangan sistem peringatan dini yang terintegrasi secara real time, dukungan pendanaan berkelanjutan, serta sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Era Sukma menegaskan keberhasilan penanganan bencana sangat ditentukan oleh kolaborasi seluruh pihak, termasuk peran strategis TNI dan Polri. Menurutnya, pada tahap pra-bencana diperlukan perencanaan dan latihan bersama, saat bencana dibutuhkan komando terpadu dan mobilisasi cepat, sedangkan pada tahap pascabencana harus dipastikan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan dengan prinsip build back better.

Editor : Marjeni Rokcalva
IKLAN POSISI 15
Bagikan

Berita Terkait
AMSI MEMBER
Terkini
BANNER POSOSI 5
IKLAN LAYANAN MASYARAKAT SAMPAH