Wirman menambahkan persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah, serta keterbatasan sarana pelayanan publik juga menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan.
Ia menegaskan seluruh aspirasi tersebut telah dirangkum dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dan menjadi bahan masukan dalam penyusunan RKPD 2027.
DPRD, lanjutnya, mendorong agar Pokir tidak hanya menjadi catatan, tetapi benar-benar diterjemahkan dalam program prioritas dan kebijakan anggaran daerah.
Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten
Wirman menilai tema RKPD 2027 tentang transformasi sosial ekonomi yang inklusif dan berdaya saing sudah relevan, namun perlu disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.“Kami berharap RKPD 2027 menjadi dokumen yang realistis, terukur, dan selaras dengan kebijakan provinsi maupun nasional,” ujarnya.
Editor : Medio Agusta
