“Ruang fiskal daerah makin sempit. Lebih dari separuh APBD habis untuk belanja rutin seperti gaji dan operasional, sementara kebutuhan infrastruktur seperti jalan, air bersih, kesehatan, dan pendidikan terus meningkat,” ungkapnya.
Berdasarkan data Bappenas, kebutuhan investasi infrastruktur nasional mencapai lebih dari Rp6.000 triliun, namun baru sekitar 40 persen yang bisa dibiayai lewat APBN dan APBD. Artinya, masih ada celah 60 persen yang harus dipenuhi lewat pembiayaan di luar anggaran pemerintah.
“Ketergantungan pada dana transfer pusat membuat daerah sulit berinovasi. Karena itu, kita perlu berani menerapkan pembiayaan kreatif, bukan untuk menggantikan APBD, tapi untuk memperluas kapasitas fiskal dan membuka ruang inovasi pembangunan,” tegas Mahyeldi.
Selain itu, Mahyeldi menekankan pentingnya penguatan manajemen risiko dan peningkatan kualitas SDM, khususnya di bidang pengawasan dan akuntabilitas keuangan. “Kami sadar masih ada kelemahan di sana-sini, tapi kami terus berbenah dan memperbaiki diri,” ujarnya.
Editor : Marjeni Rokcalva
