RPPLH menjadi payung hukum sekaligus instrumen pengendali pembangunan daerah agar tidak mengorbankan kualitas lingkungan, ungkap Wako.
Advertisement
Scroll ke bawah untuk lanjut membaca
Dikatakannya, pelaksanaannya harus menyeluruh, mulai dari kebijakan, program prioritas, pembiayaan, hingga pengawasan, dengan mengedepankan kolaborasi antar pihak serta inovasi teknologi ramah lingkungan, pungkasnya. ( yus)
Penulis / Wartawan: Berita Minang
Editor: Medio Agusta
Standar Redaksi & Kepercayaan (E-E-A-T): Berita ini ditulis oleh jurnalis Berita Minang dan telah melalui proses verifikasi serta penyuntingan oleh Medio Agusta sesuai Pedoman Media Siber Dewan Pers. Diterbitkan oleh PT Berita Minang Media Sumbar (Susunan Redaksi).
