PEMERINTAH terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Program ini menjadi salah satu strategi utama pemerintah dalam memastikan seluruh lapisan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan, memiliki akses terhadap gizi seimbang.
Target ambisius sebesar 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025 bukanlah sekadar angka, melainkan wujud nyata dari visi besar pemerintah dalam menyiapkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan produktif. Pelaksanaan program MBG sejak awal tahun telah menunjukkan hasil signifikan dengan menjangkau hampir 4 juta orang per Mei 2025.
Keberhasilan awal ini menjadi fondasi kuat bagi perluasan program secara bertahap dan sistematis. Dengan dukungan dari 1.386 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah, pemerintah terus memperluas jangkauan melalui verifikasi tambahan 14.000 SPPG, termasuk 1.000 unit di pondok pesantren.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan pihaknya tengah melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap 30.000 satuan layanan gizi yang ditargetkan siap beroperasi pada Agustus 2025. Menurutnya, seluruh proses tersebut dijalankan dengan prinsip kehati-hatian serta mempertimbangkan kesiapan logistik dan sumber daya manusia di lapangan.
Kolaborasi lintas sektor menjadi landasan penting dari kesuksesan program MBG. Pemerintah tidak hanya mengandalkan satu instansi, tetapi melibatkan komunitas lokal, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem gizi yang inklusif dan berkelanjutan.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, mengatakan pembiayaan program berjalan dengan kontrol ketat agar seluruh dana benar-benar digunakan untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Transparansi menjadi prioritas dengan mewajibkan seluruh SPPG memiliki akun media sosial untuk mempublikasikan menu makanan dan aktivitas pelayanan harian.
Selain memperbaiki status gizi nasional, program MBG juga memberikan efek positif bagi perekonomian daerah. Pemerintah memposisikan pelaku UMKM, petani, nelayan, dan peternak sebagai mitra utama dalam rantai pasok bahan pangan. 85% dana operasional SPPG digunakan untuk membeli bahan baku, yang 95%-nya berasal dari produk pertanian lokal.
Strategi ini menciptakan efek berganda yang memperkuat ketahanan ekonomi desa. Dadan Hindayana menyampaikan bahwa SPPG kini berfungsi sebagai offtaker produk lokal, sekaligus menjadi penggerak ekonomi komunitas melalui keterlibatan koperasi, BUMDes, dan pelaku usaha mikro.
Koordinasi antarkementerian, seperti Kementerian Desa dan Kementerian Koperasi, juga dilakukan untuk memastikan bahwa semua bahan pangan yang digunakan dalam program MBG berasal dari sumber-sumber yang memberdayakan masyarakat secara langsung.
Editor : Marjeni Rokcalva
