Memerdekakan Catur Wangsa Penegak Hukum

Foto Miko Kamal
PT GITO PERDANA SEJAHTERA

Simaklah pidato Presiden Prabowo. Di depan sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Tiga hari menjelang peringatan hari kemerdekaan ke 80, Jum'at 15 Agustus yang lalu.

Satu yang disorot Presiden adalah soal penegakan hukum dan keadilan. Soal korupsi juga.

Kata Prabowo: "Kami bekerja untuk menegakan hukum dan keadilan. Salah satu yang penting adalah dalam menegakkan hukum dan keadilan adalah gaji hakim harus dalam keadaan baik. Kami telah menaikkan untuk beberapa Hakim sampai dengan 280 persen peningkatannya. Kami juga tidak segan-segan membongkar kasus-kasus korupsi besar" (Kompas.com, 15/8/2025).

Advertisement
BANNER POSISI 14
Scroll ke bawah untuk lanjut membaca
Kutipan pidato Presiden itu mesti diapresiasi. Menegakkan hukum dan keadilan memang kunci dalam mengelola negara. Implikasinya sangat luas. Jangan pernah bicara tentang pertumbuhan ekonomi (PE) 8% bila hukum dan keadilan tidak ditegakkan. Apalagi bicara tentang realisasi sila kelima: "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Omon-omon saja itu, bila hukum dan keadilan tidak ditegakkan.

Harus diakui, kebijakan menaikkan gaji bagian dari pemuliaan profesi hakim. Rumusnya sangat sedrhana: perut hakim tidak boleh kosong saat memutus perkara. Apalagi keroncongan.

Catatan Redaksi (E-E-A-T): Artikel opini ini ditulis oleh Miko Kamal (Advokat dan Wakil Rektor III Univ. Islam Sumatera Barat) dan telah disunting oleh redaksi Berita Minang sesuai Pedoman Media Siber Dewan Pers.
IKLAN POSISI 15
Bagikan

Opini lainnya