LIMA PULUH KOTA -Pjs.Bupati Lima Puluh Kota Ahmad Zakri menghadiri Rapat Kerja serta Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI dan Wakil Menteri Dalam Negeri RI yang membahas kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024).
Pjs Bupati Ahmad Zakri mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota bersama unsur Forkopimda, KPU, dan Bawaslu telah bersiap menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak pada tanggal 27 November 2024 nanti.
Hingga saat ini, pihaknya tidak menemui kendala berarti yang dapat mengganggu pelaksanaan pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024.
Kendati begitu, ada beberapa kendala yang ditemui oleh penyelenggara Pemilu di Limapuluh Kota, diantaranya, pendistribusian logistik ke sejumlah daerah yang memiliki keterbatasan akses (Nagari Galugua, Koto Lamo, Maek, dan Kubang Malambak), wilayah tanpa signal, perekaman KTP, dan daerah rawan longsor dan banjir.
"Hingga saat ini Pemkab Limapuluh Kota bersama Forkopimda, KPU, dan Bawaslu dalam kondisi siap dan tidak ada permasalahan berarti.
Sejumlah kendala yang ditemui dilapangan telah dilakukan koordinasi dengan pihak terkait agar masalah tersebut dicarikan jalan terbaik," ungkapnya.
"Kita juga perlu mengantisipasi adanya musim hujan sehingga harus menyiapkan personel dan memastikan lokasi-lokasinya aman dari bencana banjir," tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, ia juga menerima arahan dari Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya dan jajaran Komisi II DPR RI agar para Kepala Daerah dapat selalu memeriksa kesiapan pelaksanaan Pilkada dan menjaga netralitas ASN di wilayahnya masing-masing. Hal ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Lima Puluh Kota berlangsung aman, lancar, dan kondusif.
Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya mengatakan bahwa pemerintah daerah harus memberikan dukungan pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 melalui anggaran dana hibah kepada pihak-pihak penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu.
Selain itu perlu diperhatikan juga terkait keamanan dan ketertiban selama tahapan, serta netralitas ASN termasuk para Kepala Desa. Pihaknya menegaskan bahwa akan ada sanksi hukum yang bisa diterapkan apabila ada ASN yang terbukti melanggar peraturan yang berlaku.
Editor :
