6. Tanggal 30 November 2024, batas akhir penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan
7. Tanggal 1 Januari 2025, pemberlakuan Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Rakor yang dipimpin Tito Karnavian (Mendagri) itu diikuti seluruh kepala daerah se-Indonesia, Gubernur dan Wali Kota/Bupati.
Setelah mendengarkan arahan dan paparan dari Kemnaker, Pj. Wali Kota Payakumbuh, Suprayitno kepada media mengatakan jika banyak pesan yang disampaikan Menaker terkait isu PHK dan UMP yang akan segera ditetapkan.
"Alhamdulilah, bapak menteri tadi meminta agar komunikasi dengan para pekerja dan pengusaha agar dapat dipererat lagi guna persiapan untuk penetapan upah minimum yang akan diberlakukan tahun 2025 nanti agar dapat dirembukan secara bersama," sampai Suprayitno.
"Dimasa (pesta demokrasi) saat ini sangatlah krusial. Bapak menteri menghimbau agar situasi di daerah dapat terjaga, jangan sampai terjadi gejolak di tengah masyarakat yang akan berdampak terhadap ekonomi menjadi tidak baik," beber Suprayitno.
Untuk himbauan Menaker tersebut, Suprayitno tekankan akan segera dilakukan upaya dari Disnaker Kota Payakumbuh untuk deteksi dini potensi-potensi perselisihan ke perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Payakumbuh dalam upaya pencegahan perselisihan hubungan industrial terutama PHK masal. (Do)
Editor :
