PADANG PANJANG - DPRD Kota Padang Panjang kembali menggelar Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua, Imbral, S.E, Selasa (24/9/2024) malam di Gedung DPRD.
Kali ini, lima fraksi menyampaikan pemandangan umum terhadap Nota Keuangan Wali Kota atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Panjang Tahun 2024.
Terkait realisasi anggaran, Fraksi Nasdem mengingatkan kepada seluruh OPD untuk mengoptimalkan waktu yang tersisa dalam memaksimalkan serapan anggaran agar tidak terjadi SiLPA di kemudian hari.
"Fraksi Nasdem masih melihat serapan anggaran baru terealisasi sebesar 61% per September. Ini harus segera dioptimalkan oleh para pemangku kepentingan," ucap Andre Hilman Pratama, S.Kom mewakili Fraksi Nasdem.
Andre juga menanyakan terkait PP No 49 Tahun 2018 tentang manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan dilematisnya permasalahan tenaga harian lepas yang berjumlah lebih kurang 1.500 orang yang belum jelas kepastian dan nasib mereka.
Fraksi PAN yang disampaikan H. Yandra Yane, SE memberikan apresiasi terkait pendapatan daerah secara umum Rp624.062.146.623 yang naik 3,59% yakni Rp21.635.189.623 dibanding APBD tahun lalu sebesar 0,14%.
Fraksi Gerindra menanyakan terkait barang dan jasa yang masih mendominasi komposisi belanja daerah, sehingga Belanja Modal tidak dapat dialokasikan secara maksimal.
"Untuk optimalnya pengalokasian dana belanja modal kami minta Pemerintah Daerah untuk lebih selektif dan profesional dalam menerapkan kebijakan agar tepat sasaran dan memberikan dampak yang baik bagi peningkatan dan kesejahteraan masyarakat," sebut Yudha Prasetia mewakili Fraksi Gerindra.
Sementara itu, Herman Datuak Batuah mewakili Fraksi Demokrat Karya Kebangkitan Bangsa mengingatkan
Editor :
