BUKITTINGGI - Kembali Pemerintah Kota Bukittinggi menerima penghargaan, kali ini tidak tanggung tanggung,empat penghargaan sekaligus diberikan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bukittinggi.
Penghargaan itu, diterima Wali Kota Bukittinggi, diwakili Asisten I Setdako, di Aula KPPN Bukittinggi, pada kegiatan Stakeholder's Forum Konsultasi Publik dan KPPN Bukittinggi Award, Kamis (22/08).
Menurut Kepala KPPN Bukittinggi Khairil Indra, menjelaskan, KPPN Bukittinggi melaksanakan Stakeholder's Forum Konsultasi Publik dan KPPN Bukittinggi Award, yang diikuti 41 dari 176 Satker Kementrian atau Lembaga yang ada di wilayah kerja KPPN Bukittinggi.
Lebih lanjut Kepala KPPN Bukittinggi Khairil Indra mengatakan, KPPN Bukittinggi ditunjuk sebagai Kuasa Anggaran merupakan Wakil Menteri Keuangan RI di daerah sekaligus Bendaharawan Umum Pemerintah / Trade insurance bukan hanya sebagai juru bayar bagi satker Kementrian / Lembaga termasuk Pemerintah Daerah namun lebih itu memberikan layanan keuangan pada masyarakat distribusi, alokasi dan stabilitas yang saat ini KPPN Bukittinggi mengelola Rp. 7,4 Trilyun, jelasnya.
Pemerintah Kota Bukittinggi pada acara ini, menerima empat penghargaan. Pertama, penghargaan atas kecepatan penurunan inflasi secara signifikan, Penghargaan atas program bantuan sosial, penghargaan atas program pemberdayaan UMKM dan penghargaan atas kerjasama yang baik sebagai mitra KPPN Bukittinggi, ungkapnya.
"Kita juga mendorong kemajuan UMKM dengan berbagai program, termasuk bekerjasama dengan Kadin dan membantu bagaimana para pelaku UMKM dapat dibantu dengan permodalan yang mudah, melalui Tabungan Utsman," jelas Isra Yonza
Sementara untuk mengendalikan inflasi, Pemko Bukittinggi juga melakukan sejumlah program, seperti operasi pasar dan bazar murah. Sementara itu, untuk bantuan sosial, Pemko Bukittinggi juga terus memperhatikan kesejahteraan warga, terutamanya bagi yang membutuhkan.
"Kita punya data DTKS, yang selalu diupdate oleh kader PSM kita. Sesuai arahan Bapak Wali Kota Bukittinggi, APBD kita sejak tiga tahun terakhir memang diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat. Termasuk penganggaran untuk bantuan sosial. Jadi, bantuan dari Kemensos disalurkan, yang tidak tercover oleh Kemensos, kita bantu dengan APBD," pungkasnya.
( Yus)
Editor :
